Diancam Mahasiswa, Begini Rrespons Ma`ruf Amin

Jakarta, law-justice.co - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengancam akan melakukan demo dengan jumlah yang lebih besar jika pemerintah tak memenuhi tuntutan yang mereka sampikan.

Terhadap ancaman tersebut, Wakil Presiden Ma`ruf Amin langung meresponsnya. Dia mengatakan bahwa pemerintah mendengarkan tuntutan yan mereka sampaikan.

"Soal demo itu saya kira itu sudah dijelaskan pemerintah itu kan bagian dari demokrasi kita sepanjang dilakukan dengan baik, teratur, dan tidak anarkis, untuk aspirasi dan pemerintah mendengar tentu berbagai tuntutan itu," kata Ma`ruf Amin di Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin (12/4/2022).

Ma`ruf Amin menjelaskan, kenaikan bahan pangan terjadi akibat situasi ekonomi global. Dia menyebut ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina.

"Seperti sering dijelaskan oleh pemerintah sekarang ini akibat daripada situasi ekonomi global ini terjadi kenaikan di mana-mana, adanya apa namanya itu, perubahan iklim adanya perang Rusia-Ukraina itu mengakibatkan semua. Jadi Lebaran kali ini bukan semata-mata karena Lebaran yang biasanya ada kenaikan tapi ada pengaruh daripada ekonomi global," tuturnya.

Guna mengatasi kenaikan harga itu, Ma`ruf menyebut pemerintah berusaha mengendalikan harga minyak goreng curah. Selain itu, kata dia, pemerintah memberikan bantuan minyak goreng.

"Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasi ini dengan salah satu yang kemudian juga berdampak, termasuk minyak goreng karena biaya perekonomiannya jadi naik. Tapi pemerintah berusaha migor yang curah ini masih bisa terkendali," katanya.

"Nah salah satunya perintah juga memberikan bansos yaitu migor. Ya itu salah satunya untuk meringankan," imbuhnya.

Diketahui, mahasiswa di berbagai wilayah menggelar demo pada Senin (11/4/2022) kemarin. Dalam aksi di DPR RI, BEM SI mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan. Berikut ini 4 tuntutan mereka:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

"Selain dari hal di atas, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja," demikian keterangan BEMI SI/