Dukung Jokowi, DPR: Keluarga TNI-Polri Tak Boleh Ikut Diskusi Politik

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokoi soal TNI dan Polri tak boleh terlibat dalam diskusi politik dinilai sudah tepat oleh anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin. Sebelumnya, Presiden Jokowi melontarkan teguran kepada jajaran TNI dan Polri soal percakapan di WhatsApp grup (WAG).

Sebelumnya, Jokowi melontarkan teguran itu dalam dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa (1/3).

"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis, apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah," kata dia dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).

Politikus yang akrab dipanggil Kang Tebe ini berujar, sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya. Hal itu merupakan pengabdian mereka terhadap Pancasila, UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia, serta Tribrata.

Ia mewaspadai paham radikal di kalangan masyarakat. Sebab menurut dia, hal itu bukan saja bisa menyasar masyarakat secara umum, namun juga bisa menyebar di lingkungan keluarga pejabat, pegawai negara, hingga aparat keamanan.

"Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," katanya.

Jokowi sebelumnya mengaku sempat membaca isi percakapan di grup WhatsApp TNI-Polri. Dia mengingatkan isi percakapan tersebut yang menyinggung penolakan terhadap ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN. `enggak setuju, IKN apa`. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," katanya, Selasa (1/3).

Merespons teguran Jokowi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah untuk pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan, dan ini sudah final. Sehingga apapun nanti yang akan terjadi proses pemindahan, TNI AD mengikuti dan kita juga akan siapkan untuk pindah ke Kalimantan," kata Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Senada, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh anggota Korps Bhayangkara mendukung penuh IKN pindah.

Listyo mengaku telah meminta jajarannya untuk menjalankan perintah Jokowi terkait penerapan disiplin nasional melalui penerapan Tribrata, Catur Prasetya serta aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri.

"Karena itu yang membedakan TNI-Polri dan masyarakat sipil," ujar Listyo saat membuka Rapim.

Pengamat politik Rocky Gerung menyentil tindakan Presiden Joko Widodo yang menurutnya mengintip grup Whatsapp ibu-ibu TNI.

"Yang enggak boleh diintip sebetulnya karena itu diskusi eksklusif orang mau belajar. Jangan seperti Pak Jokowi ngintip WA grup ibuu-ibu, emak-emak TNI kan enggak bagus gitu, tidak sopan minimal," kata Rocky di PN Jaktim, Rabu (2/3).