Pemerintah Jokowi Harus Waspada Tanda-tanda Jatuh Rezim Sebelum 2024

Jakarta, law-justice.co - Utang luar negeri, naiknya harga kebutuhan pokok rakyat, pertumbuhan ekonomi jeblok, sistem politik dan hukum yang amburadul serta semakin mengguritanya oligarkhi, menjadi penyebab runtuhnya pemerintahan. Pemerintahan Joko Widodo

Demikian disampaikan pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie dan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, dikutip dari Harian Terbit, Selasa (8/2/2022)

Menurut Jerry, pemerintahan Jokowi akan ambruk sebelum 2024 bisa saja terjadi tapi bisa juga tidak. Namun dengan naiknya harga sembako, misalnya minyak goreng memang bisa mengarah ke stabilitas ekonomi. Apalagi minyak merupakan salah satu kebutuhan mendasar rakyat.

"Naiknya harga minyak goreng memang bisa membuat pemerintahan goyah," ujarnya.

Jerry menegaskan, goyangnya sektor ekonomi maka bisa meruntuhkan fondasi bangsa. Ditambah Covid-19 juga tak bisa diselesaikan dengan korban yang terpapar semakin bertambah. Ironisnya, Indonesia terlalu percaya diri dengan melabeli terbaik di dunia dalam mengatasi Covid-19.

"Indikator negara hancur selain ekonomi terkapar sistem politik dan hukum yang amburadul. Dan paling utama trust crisis and social distrust terhadap pemerintah," tandasnya.

Selain itu, sambung Jerry, negara menjadi amburadul juga ketika oligarki menggurita. Yang mana pemimpin hanya jadi tameng padahal merekalah justru pengendali kebijakan negeri. Oleh karena itu jika pertumbuhan ekonomi jeblok, ketahanan pangan tak terjaga dan stabilitas keamanan goyah maka pertanda kehancuran sebuah bangsa.

"Saat ini titik lemah ada di kabinet Jokowi. Para menteri tipikal one man show serta talk only. Menurut ekonom tersohor Rizal Ramli, menteri Jokowi yang hebat hanya gayanya saja. Kalau pecah kongsi atau koalisi pecah di parlemen disanalah letak ambruknya pemerintahan Jokowi," paparnya.

Utang Menumpuk

Sementara itu pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, berdasarkan laporan Bank Indonesia tahun 2022, utang dalam negeri pemerintah Jokowi Rp. 3860 triliun. Semetara utang luar negeri Rp. 2920 triliun. Sehingga total utang pemerintah Jokowi saat ini Rp. 6700-7000 triliun.

"Ini utang pemerintah saja, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri," ujar Salamuddin.

Salamuddin menegaskan, bagian yang masih tetap rawan adalah utang luar negeri pemerintah yang dapat mengejar dengan cepat jika kurs bergerak ke Rp.20 ribu/USD. Jika ini terjadi maka nilai utang luar negeri pemerintah akan melompat menjadi Rp.4 ribu triliun. Jika ditambah utang dalam negeri pemerintah maka nilainya akan mencapai Rp.8 ribu triliun.

"Dalam kebiasaan selama ini utang luar negeri pemerintah mengambil porsi di atas 51 persen. Dengan demikian sangat masuk akal jika kurs kemungkinan akan bergerak dengan cepat ke Rp20 ribu/USD," paparnya.

Salamuddin mengungkapkan, membayar utang merupakan bagian tersulit dalam dua tahun ke depan jika Jokowi tetap Presiden dan bisa mempertahankan kekuasaannya. Karena darimana Indonesia bisa dapat uang untuk membayar utangnya. Apalagi jika terjadi sedikit kemelut di BUMN.maka pemerintah juga harus memikirkan menyelematkan keuangan BUMN.

"Utang BUMN telah meningkat dengan cepat dalam setengah dekade terakhir melewati jumlah utang pemerintah. BUMN telah menjadi tulang punggung pemerintah dalam merealisasikan berbagai mega proyek, dengan sepenuhnya dibiayai oleh utang BUMN," jelasnya.

Selama ini orang selalu mengatakan tidak mungkin Pemerintah membiarkan BUMN seperti Pertamina dan PLN bangkrut. Dikatakan pula kalau Garuda atau BUMN Karya bangkrut rakyat gak masalah, karena Pertamina dan PLN itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian maka pemerintah pasti selamatkan. Pertanyaannya kalau pemerintah dan BUMN bangkrut bersamaan, kemana Presiden Jokowi akan pergi cari uang.

"Masih adakah yang mau kasih uang? Kalau gak ada uang tidak mungkin Jokowi bertahan sampai 2024," tandasnya

Tetap Bertahan

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), relawan pendukung Jokowi, Adi Kurniawan mempertanyakan prediksi darimana yang membuat Jokowi tidak sampai 2024. Dia meminta Faisal Basri jangan selalu membuat narasi negatif yang berpotensi memprovokasi.

"Sebagai ekonom, seharusnya beliau (Faisal Basri) bantu bagaimana saat ini ekonomi bisa bangkit dan pulih bukan justru menjadi kontra produktif," paparnya.

Adi menilai, sebagai ekonom Faisal Basri tidak pernah membuat narasi yang membangun tapi justru kepada kritik yang justru sangat bahaya. Adi pun menyarankan agar sebaiknya Faisal Basri membantu pemerintah dalam membangkitkan gairah ekonomi negeri ini hingga pulih. Jangan hanya yang dilakukan sekedar mengkritisi apalagi memprediksi yang tidak-tidak.

"Jika beliau punya prediksi hingga memiliki hitungan Indonesia bakal ambruk sebaiknya seperti itu bantu negeri ini," paparmya.

Bakal Ambruk

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi pemerintahan Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024. Menurut Faisal Basri, hal tersebut disebabkan oleh adanya konflik kepentingan di pemerintahan Jokowi.

Faisal Basri melihat situasi saat ini sudah kritis, di mana setiap elemen pemerintah tidak akan langgeng apabila tidak mendapat bagian yang sama besar.

"Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar," kata Faisal Basri dalam sebuah webinar yang digelar secara daring pada Sabtu, 29 Januari 2022 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengimbau agar prediksi Basri bisa dijadikan peringatan bagi pemerintah.

Refly Harun menilai, Jokowi harus mengevaluasi para `pembantu` nya yang dianggap genuine. "Karena kalau makin banyak pembantu-pembantu Jokowi yang tidak lagi dipercaya masyarakat, ini gawat, ini persoalan," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 31 Januari 2022.