Heboh Akun Twitter Pemkot Depok Retweet Pesan Buru Pembunuh Laskar FPI

Senin, 10/01/2022 08:36 WIB
Twitter bantah miliki keberpihakan politik (foto: scroll)

Twitter bantah miliki keberpihakan politik (foto: scroll)

Jakarta, law-justice.co - Baru-baru ini, akun Twitter resmi milik Pemerintah Kota Depok meneruskan unggahan Twitter atau me-retweet ajakan memburu anggota kepolisian yang menembak mati laskar FPI dalam peristiwa di tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Postingan itu di-Tweet oleh akun Twitter @mca_62 dan di retweet @pemkotdepok pada Sabtu 8 Januari 2022.

Akun Twitter @mca_62 mengunggah sebuah foto seorang anggota kepolisian. Dalam foto itu tertera nama polisi yang bersangkutan serta tulisan "pelaku penembak laskar".

"Sebarkan.... Cari info tentang keluarganya," kicau akun Twitter @mca_62 seperti dikutip Minggu 9 Januari 2021.

Namun, setelah kejadian itu viral, postingan itu tiba-tiba di unretweet atau dihapus dari akun Twitter resmi Pemerintah Kota Depok.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Manto Djorgi menduga kejadian itu merupakan ulah orang tidak bertanggungjawab.

"Saya sudah tanyakan langsung kepada admin, dia tidak merasa melakukan hal itu, kemungkinan ada yang hack," kata Manto dikonfirmasi, Minggu 9 Januari 2022 malam.

Manto mengatakan, akun media sosial resmi Pemerintah Kota Depok hanya dijalankan oleh satu admin, bahkan dirinya pun tidak bisa mengaksesnya, dan setiap postingan memiliki pertanggungjawaban.

"Jadi setiap postingan itu harus sepengatahuan kepala bidang, dan saya juga sudah konfirmasi ke kepala bidang, dia juga tidak merasa mengizinkan retweet itu," kata Manto.

Namun begitu, kata Manto, pihaknya baru akan mengkonfirmasi hal tersebut esok hari pada saat masuk kerja.

"Besok saya tanyakan langsung kepada adminnya, saya akan kroscek betul bagaimana kronologisnya," kata Manto.

Tapi ibarat nasi telah jadi bubur, akibat postingan itu, masyarakat beramai-ramai mengkritik Pemerintah Kota Depok.

Salah satunya diungkapkan akun Twitter @GunRomli, "Ngeles di hack, padahal bisa jadi adminnya emang pendukung FPI dan kelompok radikal," katanya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar