Anwar Abbas Minta RI Bubar, Sudjatmiko: Jangan Jadi Pengecut

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas yang meminta Indonesia dibubrakan mendapat respons dari sejumlah pihak, salah satunya Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.

Diketahui, Anwar Abbas mengatakan hal itu lantaran tagar #bubarkanMUI ramai di Twitter pasca ada anggotanya yang ditangkap kasus terorisme.

Budiman Sudjatmiko meminta warganet untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tuips, pertahankan Republik Indonesia. Itu saja,” kata Budiman Sudjatmiko di Twitter-nya, Kamis (18/11/2021).

Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat mempertahankan Indonesia dengan seluruh daya yang dimilikinya.

“Pertahankan dengan otakmu, dengan ototmu, dengan keringatmu, dengan darahmu,” ucap Budiman Sudjatmiko.

Budiman Sudjatmiko mengingatkan agar masyarakat tak goyah dan tidak menjadi pecundang di negeri sendiri.

“Jangan mau digertak. Jangan jadi pengecut. Jangan jadi pecundang di tanah airmu sendiri,” tutur Budiman Sudjatmiko.

Sebelumnya, Anwar Abbas merespons terkait ramainya tagar desakan #bubarkanMUI. Dia geram dan bahkan menanyakan apa dasar pembuat tagar itu.

"Atas dasar apa mereka minta MUI dibubarkan? Oh karena di MUI ada namanya Ahmad Zain yang terlibat JI. Jawabanya karena JI adalah sebuah kelompok ideologinya bertentangan dengan idelogi pancasila. Itu dugaan saya, ya. Kalau atas dasar itu MUI minta dibubarkan. Kalau begitu, saya minta Republik Indonesia dibubarkan, karena JI adalah rakyat Indonesia. Itu jawaban saya kalau mau ikutin pola pikiran mereka," ujar Anwar, seperti dikutip dari YouTube Realita, Kamis (18/11/2021).

Anwar Abbas menambahkan, sejauh pengetahuan dia, banyak orang atau kelompok di Indonesia yang tidak sepaham dengan pancasila. Dengan demikian tidak tepat jika MUI diminta bubar karena satu orang yang diduga terlibat terorisme itu.

"Kalau mengikuti pemikiran mereka, ya negeri ini patut dibubarkan. Kalau ditanya saya mau enggak negeri ini dibubarkan? ya enggak mau lah saya, karena kita sudah buat kesepatakan kalau falsafah kita Pancasila dan hukum kita UUD 1945," ucap dia.