Hasto Buka-bukaan soal SBY Habiskan Rp 28,5 T untuk Bansos Pemilu 2019

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyindir residen ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tak main-main, Hasto menyebut SBY gunakan anggaran US$2 miliar atau Rp 28,5 Triliun (kurs Rp14.250) untuk program bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2009.

Hal itu disampaikan Hasto dalam webinar yang dihelat The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (11/1/2021).

Mengutip peneliti Australia Marcus Mietzner, Hasto menyebut manuver SBY itu sebagai politik populis. Hal itu ia ungkap saat membahas betapa mahalnya pemilu di Indonesia.

"Dalam politik bansos, yang menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 hingga Februari 2009, Pak SBY membelanjakan US$2 miliar untuk politik populis itu," ujar Hasto mengutip CNNIndonesia.

Hasto mengatakan langkah politik itu ditiru pada beberapa pemilihan selanjutnya. Menurutnya, politik bansos itu sangat merugikan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

"Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan politik biaya tinggi karena sistem satu orang, satu suara, satu nilai (one man, one vote, one value). Dia menyebut sistem pemilihan itu menimbulkan politik uang.

Hasto tak mengaitkan pernyataan itu dengan sistem pemilihan presiden saat ini. Ia hanya mengaitkan sistem tersebut dengan pengalaman internal PDIP.

"Di PDIP, ketika pemilihan struktur partai dengan one man, one vote, one values, money politic, Pak. Kemudian, kami rombak dengan merit system sehingga akhirnya hanya biaya psikotes yang dikeluarkan," ucap Hasto.

Sebelumnya, Hasto pernah menyindir kecurangan SBY dan Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Ia menyebut Pemilu 2009 menunjukkan demokrasi yang menghalalkan segala cara, memanipulasi DPT, menggunakan aparat sebagai tim pemenangan, dan lain sebagainya.