Rizal Ramli: Rezim Jokowi Bekerja untuk Oligarki!

Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo bekerja untuk oligarki hingga orang-orang kaya yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka.

Hal itu menurutnya berkaca dari kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat adalah dinaikannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan di sisi yang lain, oligarki dan pihak-pihak asing pajaknya diberi diskon.
"Rezim ini bekerja untuk oligarki, untuk orang yang kaya, super kaya, mereka kaya berkali-kali lipat, karena mereka berhasil membeli, mengatur kebijakan," kata Rizal di YouTubenya, Rabu (20/10/2021).

Sementara di zaman Soeharto, kata dia, kalangan bisnis dan taipan yang berpengaruh dalam bidang ekonomi dan bisnis, saat itu mereka tidak bisa mengatur kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

Begitu juga, lanjut RR, di zaman Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Para kalangan bisnis maupun taipan tidak berani mengatur kebijakan.

"Zamannya Mba Mega, Mba Mega kan orangnya mohon maaf ya, lebih enggak mau diatur lagi, lebih enggak bisa taipan ngatur-ngatur dia. Zaman SBY juga sama," ucap Rizal.

Akan tetapi, di zaman Jokowi baru pertama kali Rizal melihat para oligarki bisa mengatur arah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

"Misalnya pesan supaya ada UU Mineral, supaya yang punya konsensi batubara diperpanjang 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsensi otomatis itu, puluhan ratusan miliar dolar. Pesan royalti batubara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesan supaya Omnibus Law ada, supaya kesejahteraan buruh berkurang dan lain-lainnya berkurang," jelas Rizal.

Rizal menuturkan, para taipan atau oligarki sekarang ini bisa memesan dan menyiapkan draf UU. Sedangkan presiden dan para menterinya tinggal menjalani pesanan tersebut.

Para oligarki, orang kaya maupun taipan, kata Rizal, tidak bermain pada level proyek pemerintah. Akan tetapi, bermain di level kebijakan.

"Yang main proyek itu orang bisnis yang masih sedang mau naik kelas lah. Tapi, kalau oligarki yang gede-gede, taipan yang gede-gede, mereka udah punya bisnis macam-macam, mereka enggak perlu proyek lagi, kecil itu proyek. Misalnya project segede-gedenya paling Rp 5 triliun, untungnya 10 persen dari project, kan cuma Rp 500 miliar," tutur RR.

"Tapi kalau mereka berhasil memesan UU Mineral supaya dapat pertambahan konsensi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar, enggak ada apa-apanya proyek. Proyek itu yang main pribumi biasanya, atau teman non pribumi yang masih naik kelas. Atau pesan UU supaya dihapuskan royalti batubara," lanjut Rizal.

Sehingga masih kata RR, keuntungan dari mengatur kebijakan buat para oligarki jauh lebih besar keuntungannya dibanding mengerjakan proyek pemerintah.