Menkeu Sri Mulyani Gratiskan Pajak Mobil Baru Sampai Desember

Jum'at, 17/09/2021 11:01 WIB

Pemerintah resmi memperpanjang diskon pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100 persen alias pajak mobil nol persen dari semula berakhir pada Agustus 2021 menjadi Desember 2021.


Ini Penjelasan Sri Mulyani yang Tetap Pajaki Sembako hingga Pendidikan

Selasa, 14/09/2021 10:34 WIB

"PPN atas bapok yang diterapkan secara terbatas ini ditetapkan pada barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi dan tentu ini akan dibuatkan kriterianya," kata Sri.


Kacau! Seorang Pejabat Eselon I Bappenas Dapat BLT

Kamis, 02/09/2021 21:40 WIB

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan bahwa salah satu pejabat eselon I di Kementerian ada yang masuk dalam daftar penerima bansos.


Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPN untuk Property Maksimal Harga Rp.2 M

Selasa, 10/08/2021 22:15 WIB

Pemerintah memperpanjang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP, atas properti melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2021. Perpanjangan diberikan hingga Desember 2021, setelah sebelumnya sudah direalisasikan dari Maret hingga Agustus 2021.  


Pandemi Covid-19, Sri Mulyani Gratiskan Pajak Sewa Toko di Pasar & Mal

Selasa, 03/08/2021 12:46 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan jasa sewa ruangan pedagang eceran selama tiga bulan, Agustus-Oktober 2021. 



`Otak` Dibalik Tax Amnesty Jilid II, Faisal Basri Tuding Airlangga

Minggu, 04/07/2021 22:30 WIB

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyebut usulan pengampunan pajak (Tax Amnesty) jilid II bukan datang dari Kementerian Keuangan, melainkan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.  


Waspadalah: Pajak PPN Naik, Ekonomi Kontraksi!

Minggu, 04/07/2021 07:29 WIB

Apa dampak dan manfaat kebijakan perpajakan ini bagi masyarakat. Apa dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kemiskinan, serta terhadap kesenjangan sosial.


Ada Sesat Pikir Kebijakan Ekonomi-Perpajakan Kementerian Keuangan

Senin, 28/06/2021 10:57 WIB

Pertama, dengan menaikan PPN 12-15% dan perluasan basis pajak (PPN jasa pendidikan, kesehatan, sembako), maka praktis jumlah wajib pajak jadi lebih banyak. Sehingga penerimaan sektor pajak praktis meningkat.