Faisal Basri soal Subsidi BBM Masuk Pos Perlinsos: Kacau!

Jakarta, law-justice.co - Ekonom Senior Faisal Basri mempertanyakan soal pernyataan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu yang menyebut anggaran perlindungan sosial untuk tahun depan mencapai Rp 429,9 triliun.

Masalahnya, anggaran besar ini ternyata berbeda dengan yang tertulis di APBN 2022. Di mana anggaran untuk perlindungan sosial hanya mencapai Rp 252,3 triliun.

"Kepala BKF mengatakan anggaran fungsi perlindungan sosial di atas Rp 400 triliun. Rasanya kebanyakan deh. Kalau saya lihat di APBN cuma Rp 252 triliun. Tolong dijelaskan," kata Faisal, Senin (18/10/2021).

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Ubaidi Socheh Hamidi menjelaskan, ternyata anggaran besar tersebut terbagi dalam banyak kelompok. Tidak hanya untuk perlindungan sosial seperti bantuan sosial tetapi juga subsidi energi.

"Terkait dengan perlindungan sosial, kita kelompokkan ke beberapa kebijakan. Komponennya memang banyak termasuk subsidi dan beberapa perlindungan sosial lainnya yaitu memang mencakup sekitar Rp 429 triliun," kata Hamidi.

Faisal menuturkan, pemecahan anggaran perlinsos tersebut sangat berbahaya. Apalagi anggaran subsidi energi disatukan dalam anggaran perlinsos yang berbeda sifatnya.

"Kalau dimasukkan subsidi BBM, nanti kacau. Bukan perlindungan sosial lagi namanya," ucap Faisal.