Pemerintah Harus Percepat Vaksinasi Tuk Hadapi Covid-19 Jadi Endemi

law-justice.co - Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan Covid-19 menjadi endemi. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mempercepat jumlah vaksinasi.

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong percepatan riset, pengujian, dan produksi Vaksin Merah Putih.

"Endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Contoh penyakit lainnya di Indonesia yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Law-Justice, Kamis (19/8/2021).

Menurut Mulyanto, besar kemungkinan Covid-19 menjadi endemi di beberapa tempat. Hal ini terjadi karena penanggulangan wabah di Indonesia tidak tuntas. Virus asal Wuhan, China, itu sudah telanjur menyebar ke seluruh pelosok tanah air.

"Karena itu vaksinasi harus optimal. Cakupannya harus diusahakan lebih dari 70 persen penduduk," kata Anggota Komisi Riset DPR RI ini.

Ia juga memperkirakan penanganan Covid-19 ini membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu perlu ada pengulangan vaksin bagi masyarakat. Sementara bagi tenaga kesehatan perlu segera diberikan booster vaksin ketiga.

"Melihat kondisi ini maka pengadaan vaksin domestik yaitu vaksin merah putih sangat diperlukan. Kita harapkan September 2022 sudah dapat didistribusikan dan tidak boleh meleset. Bio Farma bersama LBM Eijkman sangat diharapkan dapat menuntaskan vaksin ini, termasuk obat-obatan yang selama ini terbukti efektif dapat terus diadakan," kata Mulyanto.

Ia menambahkan bahwa untuk menghadapi kemungkinan endemi itu, masyarakat harus menyiapkan mental. Ibarat orang berlari sprint, sedangkan endemi seperti orang lari marathon. Artinya, kata Mulyanto, penanggulangan endemi butuh waktu dan nafas yang panjang.

"Dengan demikian prokes tidak bisa dihilangkan. Selain itu, peralatan testing PCR dan lab bio safety level-2 harus ada di semua provinsi, sehingga waktu pengujiannya cepat," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan Covid-19 akan berubah menjadi endemi. Artinya Indonesia akan menghadapi persebaran virus Covid-19 dalam jangka waktu lama. Sebab itu pemerintah berupaya menyusun anggaran yang disesuaikan dengan upaya penanggulangan endemi tersebut.