Tuntut Penyegaran, Serikat Pekerja Garuda Indonesia Serbu Erick Thohir

Jakarta, law-justice.co - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), kemarin menggeruduk kantor Menteri BUMN, Erick Thohir yang berdada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kedatangan mereka untuk meminta Erick Thohir bisa menyelamatkan Garuda Indonesia.

Koordinator Sekber Garuda Indonesia Bersatu, Tommy Tampatty mengatakan, saat ini ada dua permasalahan utama Garuda Indonesia yang harus menjadi perhatian para pengambil keputusan.

Pertama permasalahan keuangan terutama utang yang cukup besar ditambah lagi dengan menurunnya kinerja operasional akibat dari dampak COVID-19.

Kedua adalah permasalahan fundamental bisnis yang perlu ditata kembali dan dikelola secara optimal guna mengoptimalisasi pendapatan.

"Maka untuk menghadapi kondisi ini, sangat dibutuhkan setidaknya orang yang sangat mengerti di bidang bisnis airlines," ujar Tommy dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Menurut Tommy, selama ini terkesan manajemen melakukan salah asumsi bahwa masalah Garuda Indonesia hanya masalah keuangan semata dan yang terjadi adalah Manajemen berkutak kutik pada proses reengeneering bidang keuangan semata termasuk restrukturisasi hutang sebagai pilar utamanya.

Padahal, masalah fundamental bisnis untuk penciptaan laba itu yang jauh lebih penting yang selama ini terabaikan seperti dalam hal ketepatan memilih alat produksi, ketepatan memilih rute yang diterbangi dan ketepatan people process technology yang dijalankan sehingga bisnisnya menjadi untung.

"Kedepan kita juga perlu mengembangkan Ecosystem Aviasi dan Pariwisata ini dalam suatu strategy bertahan dan tumbuh melalui kolaborasi dan sinergy yang kuat antar BUMN/BUMD, Swasta UMKM dan Pemerintah serta semua Stake Holder," kata dia.

Tommy menambahkan, para pekerja Garuda juga meminta Erick Thohir juga memilih opsi 1 pada penyelamtan Garuda Indonesia yang mana perseroan mendapat suntikan dana dari pemerintah.

"Untuk menjaga kelangsungan Garuda Indonesia, kiranya dalam RUPS tanggal 13 Agustus 2021 nanti Bapak Menteri BUMN dapat mengambil keputusan yang terbaik atas semua mata acara agenda RUPS," pungkas Tommy.