Kematian Covid Tinggi, DPR: Bukan Saatnya Deklarasi Keberhasilan!

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah Anggota DPR RI menyoroti kasus kematian terkait Covid-19 yang tak juga menurun di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diberlakukan di sejumlah wilayah.

Diketahui, kebijakan PPKM Level 1-4 jilid I berlaku sejak 21 Juli hingga 2 Agustus 2021. Selama kebijakan itu berlaku, jumlah kasus kematian malah melesat naik.

Berdasarkan catatan, terdapat 19.523 kasus kematian selama periode tersebut, yang artinya rata-rata ada 1.627 kasus kematian per hari.

Pada pelaksanaan PPKM Level 4 ini, kasus kematian bahkan sempat mencetak rekor dengan 2.069 kasus dalam sehari pada 27 Juli.

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM level untuk periode 3-9 Agustus.

"Bisa dicek apakah persentase rata-rata kematian di Indonesia akibat Covid masih lebih tinggi dari persentase rata-rata kematian dunia. Jika iya, belum saatnya mendeklarasikan keberhasilan," ujar Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya, Selasa (3/2).

Dikutip dari situs Worldometer, Indonesia menduduki peringkat pertama kasus kematian harian dengan 1.598 jiwa. Sementara, untuk total kasus kematian masih dipegang oleh AS dengan 629.927. Indonesia berada di posisi ke-12 dengan total 98.889 kasus.

Tidak hanya itu, Mufida juga menyoroti kasus kematian akibat Covid selama isolasi mandiri. Jika merujuk data LaporCovid-19, total kematian isolasi mandiri sejak Juni hingga 30 Juli 2021 mencapai 2.835 kasus.

"Ada fenomena baru yakni meningkatnya angka kematian saat Isoman. Ini bisa dicegah dengan menambah ruang perawatan bukan hanya di RS tapi juga memaksimalkan asrama haji atau tempat lain yang representatif untuk menjadi RS darurat," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena menilai kebijakan PPKM Level 4 bisa menekan kasus harian hingga kasus aktif. Namun, tak demikian dengan kasus kematian.

"Satu aspek lagi yaitu aspek kematian juga masih belum begitu turun signifikan atau belum membaik seperti yang diharapkan," kata dia saat dihubungi, Selasa (3/8).

Melki mendorong pemerintah memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, oksigen, serta menjamin fasilitas kesehatan dapat segera menangani pasien positif.

"[Penurunan] angka kematian masih harus dikejar, sehingga memperkuat fasilitas kesehatan, menambah tenaga kesehatan, kebutuhan obat, alat-alat kesehatan menjadi penting untuk bisa menekan angka kematian yang masih belum bisa dikendalikan ini," ujar politkus Partai Golkar itu.

Senada, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan penurunan kasus kematian terkait Covid-19 bergerak lambat.

"Itu evaluasi pemerintah. Namun perlu dicatat, bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan," kata dia, kepada wartawan, Selasa (3/8).

Saleh mendesak pemerintah menyiapkan ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang dengan baik.

"Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya," katanya.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kewaspadaan dan upaya-upaya pencegahan Covid-19 tak mengendur meski angka kasus Covid-19 melandai.

"Jangan lengah karena melihat angka-angka kasus yang mulai melandai," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (3/8).

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus kematian didominasi oleh pihak yang belum mendapat vaksinasi.