Tak Tersentuh KPK, Power di Belakang Anies Baswedan Terkuak

law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat terkuat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang sedang  disorot banyak  pihak .  Direktur Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri menyoroti langkah KPK yang ingin memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Memang akhir akhir ini Rudi sering membahas masalah korupsi dan turunannya yang sering tidak terungkap belakangan ini.  Dia juga sempat menyebutkan beberapa dana anggaran Pemprov DKI patut dicurigai terkena kasus rasuah.

Menurutnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku akan segera memanggil saksi kasus korupsi lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Dari Berkas Kejaksaan hingga KPK, Ini Kasus Korupsi di Era Anies, Bahkan Firli Sudah Ancang-ancang . 

"Mana janji Pak Firli ingin segera memanggil Anies? Sampai sekarang tidak berlanjut. Saya curiga ada dukungan besar di belakang Anies," ucap Rudi kepada Media kemarin. 

Rudi menduga KPK tidak bergerak cepat memanggil karena Anies dikabarkan ingin menjadi Calon Presiden (Capres) 2024.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, Anies memang didukung figur-figur top sebagai salah satu tim pemenangan.

"Saya mendapat kabar kalau tim pemenangan Anies ini sudah dibentuk untuk 2024. Mulai dari Purnawirawan TNI, Komisaris Bank BUMN, hingga menteri," jelasnya.

Kendati demikian, Rudi mengaku enggan untuk menyebut sosok kuat di belakang Anies Baswedan.

Sebab, dia menilai kebenaran akan segera terungkap saat Anies mulai terdesak lantaran kasus korupsi di Jakarta.

"Dia (Anies, red) ini bermasalah. Masyarakat sudah pintar menilai juga. Jadi, kita lihat saja tim mereka akan terungkap," tambahnya.

Rudi lantas mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi lain di Jakarta.

Dia menyebutkan beberapa dana anggaran Pemprov DKI patut dicurigai terkena kasus rasuah.

"Mulai dari korupsi lahan, dana Formula E, kelebihan bayar proyek Transjakarta, dan dana bansos dari pemerintah pusat itu menjadi beberapa kasus yang berpotensi disalahgunakan," imbuhnya.