Hasil PPKM Mikro Dinilai Tak Jelas dan Membingungkan Rakyat

Jakarta, law-justice.co - Langkah pemerintah yang lebih memilih untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro daripada karantina wilayah atau lockdown membuat masyarakat bingung. Pasalnya, PPKM Mikro tersebut dinilai tak jelas penerapannya di Indonesia.

Padahal jika melihat negara lain, mereka lebih memilih kebijakan lockdown dengan batasan waktu yang jelas. Namun di Indonesia, sama sekali tidak ada lockdown dan lebih gemar menggunakan istilah PPKM mikro. Hingga kini pun, PPKM terus diperpanjang dan entah sampai kapan kan berakhir.

"Di sini, masyarakat selalu bingung menafsirkan istilahnya dan tidak mengerti sampai kapan batas waktunya. Setelah itu pun, hampir tidak merasakan akibat dari kebijakan tersebut karena sulit membedakan kondisinya," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia`s Democratic Policy Satyo Purwanto, Jumat (25/6/2021).

Menurut Satyo, istilah yang digunakan pemerintah membuat masyarakat kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Karantina wilayah atau lockdown sangat jelas pembatasan kegiatannya dan alat pelaksana pengawas juga jelas.

"Sementara PPKM ini butuh juru tafsir lagi untuk menerjemahkannya karena setiap kelompok, setiap orang boleh ikut menafsirkannya. Belum lagi soal seberapa kuat penegakan aturan prokesnya, hal inilah tampaknya yang membuat PPKM tidak efektif menekan corona," tutupnya.