Kuba Minta Negara Luar Tak Ikut Campur Soal Muslim Uighur di Xinjiang

law-justice.co - Sikap campur tangan sejumlah negara Barat dalam urusan Xinjiang China mendapat sorotan pada sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) yang saat ini sedang berlangsung di Jenewa, Swiss.

Dalam sebuah pernyataan bersama, perwakilan Kuba di PBB atas nama 64 negara menyerukan beberapa kekuatan untuk berhenti membuat tuduhan tidak berdasar terhadap China karena motivasi politik.

"Semua pihak harus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, dan dengan tegas menentang politisasi hak asasi manusia dan standar ganda," kata pernyataan bersama itu," seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (13/3/2021).

Pernyataan tersebut memuji filosofi yang berpusat pada rakyat yang dikejar pemerintah China dan pencapaian yang telah dibuat negara itu dalam perjuangan hak asasi manusianya.

"Xinjiang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China. Kami mendesak pihak terkait untuk mematuhi tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan memanipulasi masalah terkait Xinjiang, menahan diri dari membuat tuduhan tidak berdasar terhadap China karena motivasi politik. dan membatasi pembangunan negara berkembang dengan dalih hak asasi manusia," kata pernyataan itu.

Sebelumnya, pada 5 Maret, Belarus menyampaikan pidato bersama atas nama 71 negara pada sesi UNHRC ke-46, menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri China dan tidak boleh diganggu oleh kekuatan eksternal.

Juga dalam beberapa hari terakhir, sejumlah negara telah menyatakan dukungan kuat mereka untuk China terkait masalah Xinjiang dan Hong Kong dalam pernyataan masing-masing yang disampaikan pada sesi tersebut.