DPR : Masih Banyak Celah Kebocoran PNBP pada Sektor Minerba

Minggu, 07/02/2021 21:00 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Rudy Mas`ud (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Rudy Mas`ud (Foto: Istimewa)

law-justice.co - Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasalnya, sepanjang tahun 2020 saja, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.

“Saya ingin menyampaikan masukan kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati, bukan pada proses yang menyebabkan kerusakan, tetapi lebih kepada apa yang dihasilkan daripada proses penambangan yang sangat masif ini. Hal ini untuk mengingatkan saja terkait kebocoran PNBP di minerba, mungkin terlupakan tapi perlu keseriusan untuk ditanggapi. Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” kata Rudy Melalui keteranganya, Minggu (07/02/2021).

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mencontohkan, kejadian di Teluk Balikpapan, padahal kapal kargo tersebut kapasitasnya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton.

Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, Rudy menilai tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja.

“Saya meyakini hal seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan pengangkutan minerba. Ini tolong menjadi catatan yang serius, jangan sampai kebocoran seperti ini menyebabkan kecilnya sumbangsih yang diberikan untuk PNBP. Sebagai perbandingan, untuk Kaltim saja, terutama pada perairan Sungai Mahakam, kapal tongkang pengangkut batu bara bisa mencapai 7 juta ton setiap bulan, apalagi Kalsel mungkin bisa lebih besar lagi,” imbuh Harum, sapaan akrabnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk memperhatikan anggaran untuk pemulihan para mitra kerja yang juga terdampak akibat banjir ini. Contohnya kendaraan dinas yang tenggelam, asrama dan kantor.

"Bagaimana teman-teman kita di lapangan bisa menjalani tugas dan fungsinya, maka perlu juga diperhatikan segera untuk pembenahan teman-teman kita di lapangan, agar mereka bisa bekerja secara optimal,” tutupnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar