Demonstrasi Berlarut, Bolivia Terapkan Darurat Nasional 90 Hari

law-justice.co - Presiden Bolivia Rodrigo Paz pada Sabtu (20/6) menetapkan status darurat nasional selama 90 hari setelah gelombang protes yang berlangsung lebih dari enam pekan melumpuhkan aktivitas di berbagai wilayah.

Paz juga mengerahkan militer untuk membubarkan blokade jalan yang dibuat para demonstran.

Dilansir AFP yang ditulis ulang Kumparan menyebutkan bahwa pemerintah menyebut aksi tersebut menyebabkan kelangkaan bahan bakar, pangan, dan obat-obatan di sejumlah kota.

Perekonomian Bolivia juga disebut mengalami kerugian hingga miliaran dolar AS.

Paz memperingatkan para demonstran akan menghadapi tindakan tegas dari pemerintah.

"Warga Bolivia tidak bisa terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, mendapatkan layanan kesehatan, memperoleh pasokan, dan membawa makanan ke rumah," kata Paz dalam pidato di TV lokal, dikutip AFP.

"Status darurat ini bukan untuk menghilangkan kehidupan normal masyarakat, melainkan untuk memulihkannya," tulis Paz dalam akun X miliknya.

Beberapa jam setelah pengumuman itu, tentara, polisi bersenjata, dan buldoser mulai bergerak untuk membuka blokade di sejumlah wilayah.

Sebagian warga menyambut operasi tersebut karena aktivitas sehari-hari telah terganggu selama berminggu-minggu.

Aksi protes dipimpin sejumlah serikat pekerja, kelompok masyarakat adat, dan petani koka yang menolak kebijakan ekonomi pemerintah.

Mereka menuntut Paz membatalkan reformasi ekonomi liberal dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Meski pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan salah satu serikat buruh terbesar, lebih dari 40 titik blokade dilaporkan masih bertahan.

"Kami ingin dia pergi. Kami tidak ingin dia yang memerintah," kata pemimpin masyarakat Aymara, Lidia Callisaya.

Paz menuding mantan presiden Evo Morales berada di balik aksi blokade yang meluas.

Morales membantah tuduhan tersebut dan menilai warga Bolivia sedang melawan pemerintahan yang terlalu dekat dengan Amerika Serikat.