Kritisi Anggaran Kemenhub, PKS Minta Prioritaskan Daerah Bencana

Rabu, 27/01/2021 12:20 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo. (Foto: Istimewa).

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo. (Foto: Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi Perhubungan (Komisi V) DPR RI, Sigit Sosiantomo, mengkritisi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021. Dia meminta Kemenhub memprioritaskan bantuan untuk konektivitas di daerah bencana.

Salah satu program yang mendapat sorotan adalah kegiatan untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) sebesar Rp 1,1 Triliun yang diusulkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sigit menilai kegiatan dukungan DPSP tersebut tidak akan berdampak signifikan mengingat sektor pariwisata di tahun 2021 belum bisa dipastikan pulih.

"Asian Development Bank (ADB) memperkirakan sektor pariwisata secara global belum bisa pulih pada tahun ini mengingat banyaknya traveler yang menahan diri untuk melakukan bepergian lintas negara. Kalau wisatawannya saja tidak ada, untuk apa ada kegiatan ini yang sebagian bentuknya berupa subsidi untuk penumpang dan subsidi modal transportasi ke daerah wisata prioritas," Kata Sigit dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).

Sigit menerangkan, belum pulihnya sektor pariwisata pada tahun 2021 disebabkan survei International Air Transport Association (IATA) yang menunjukkan lebih dari 50 persen mereka yang melakukan traveling internasional tidak akan melakukan perjalanan selama enam bulan hingga setahun ke depan.
Selain itu, subsidi untuk mendongkrak kunjungan wisatawan tersebut juga kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan laju penyebaran Covid-19.

"Satgas Covid-19 mengimbau untuk mengurangi perjalanan antar wilayah untuk menghindari Covid-19, bahkan WNA dilarang masuk selama PBB diperketat, kok malah Kemenhub mengajukan kegiatan untuk mempermudah dan menarik wisatawan dengan berbagai subsidi. Kontraproduktif jadinya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sigit lantas mengusulkan agar anggaran Kemenhub digunakan untuk membantu konektivitas di daerah bencana dan subsidi angkutan ke daerah bencana.

"Lebih baik anggarannya untuk membantu daerah yang tertimpa bencana. Berikan subsidi untuk angkutan kargo yang membawa berbagai bantuan ke daerah bencana, itu lebih bermanfaat untuk saat ini," katanya.

Dalam Rapat Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021, Kemenhub mengajukan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk mendukung 5 kawasan DPSP, yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Selain itu, terdapat kebutuhan tambahan untuk mendukung pariwisata di luar 5 DPSP sebesar Rp432 miliar.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar