Ini Syarat dari Jokowi untuk Jadi Kapolri Gantikan Idham Azis

Jakarta, law-justice.co - Kapolri Jenderal Idham Azis sebentar lagi akan pensiun. Karena itu, nama para calon penggantinya sudah mulai diperbincangkan.

Ada sejumlah komisaris jenderal yang berpotensi menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Kepala Prodi Hukum Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta (Unas) Rumainur mengatakan, calon kapolri yang nanti akan dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus paham dinamika kejahatan dunia globalisasi.

"Kapolri ini mengurus negara, di tengah era terbuka aktivitas manusia lintas negara semakin mudah diakses baik secara langsung maupun melalui ruang digitalisasi," kata Rumainur kepada wartawan, Jumat (1/1/2021).

Menurut dia, masalah ini harus diatasi dan dipahami oleh kapolri, jangan sampai menjadi bom waktu yang nanti merepotkan negara. "Menjadi kapolri jangan lihat dalam negeri saja, meski institusi kepolisian bertugas menjaga keamanan dalam negeri," tambah dia.

Lanjut Rumainur menerangkan, calon kapolri juga harus amanah dunia akhirat. Keseimbangan itu diperlukan sehingga tidak hanya beroreintasi penegakan hukum positif saja, tetapi juga keseimbangan dengan akidah para penegak hukum.
"Jangan hanya melakukan penegakan hukum tanpa pengawasan yang baik. Polri ke depan harus mengedepankan ketauladanan, pimpinannya harus sosok yang bersih dari keterkaitan masalah hukum selama masa menjabar karena efeknya mengurangi wibawa dan kepercayaan di lingkungan kerjanya sendiri," urai Rumainur.

Selain itu, kapolri pilihan Presiden Jokowi juga harus mengatasi masalah internal di Polri dan jangan sampai terjadi ketidakharmonisan di Korps Bhayangkara.

"Hal penting juga adalah pertimbangan senioritas, ini menyangkut hadirnya stabilitas manajemen organisasi dan harmoni di internal Polri maupun dengan sinergitas dengan institusi TNI," tutupnya.