Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan pensiun pada Februari 2021. Sejumlah nama untuk menggantikannya sudah mulai diperbincangkan, bahkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyerahkan nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kapolri Jenderal Idham Azis sebentar lagi akan pensiun. Karena itu, nama para calon penggantinya sudah mulai diperbincangkan.
Kapolri Jenderal Idham Azis sebentar lagi akan pensiun. Sejumlah jenderal bintang tiga pun digadang-gadang akan menggantikan posisinya.
Setelah polisi menewaskan enam orang pendukung Hbaib Rizieq Syihab pada Senin (7/12/2020) dini hari tadi, Indonesia Police Watch (IPW) langsung mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera memecat Kapolri Idham Azis. Ketua Presidium IPW Neta S Pane lantas menyoroti kinerja Idham Azis dan Kabaintelkam Polri Komjen Rycko Amelza.
Kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah membuat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis sangat marah. Dia pun langsung memerintahkan Satgas Tinombala memburu kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT)
Aksi Habib Rizieq yang membuat kerumunan massa saat acara pernikahan anaknya membuat dua orang Kapolda dicopot dari jabatannya. Keduanya adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudy Sufahriadi.
Bulan Januari 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun dari instansi Polri. Dengan demikian, polri pun siap dipimpin oleh orang baru.
Salah satu tersangka kasus dugaan pengahapusan red notice terhadap Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte berjanji akan membongkar semuanya dalam persidangan. Apa yang disampaikan oleh Napoleon didukung oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
Gatot Numantyo, bersama rombongan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) membawa petisi untuk diberikan ke Kapolri Jenderal Idham Azis. Namun, mereka tak bisa bertemu Kapolri saat menyambangi Bareskrim Polri.
Selain itu, Jokowi juga meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja. Seperti diketahui, beberapa Gubernur tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.