Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DKI Jakarta mengingatkan warga terhadap bahaya makanan berformalin dan mengandung boraks.
Tidak menghadiri panggilan tim penyidik KPK, terkait dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM), staf Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Kusnadi, justru tampil di Bareskrim, Kamis (13/6).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI membeberkan bahwa saat ini terdapat lima kasus kebijakan Indonesia yang bersinggungan dengan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.Terbaru, Jaksa Tindak Pindana Khusus (Jampidsus) Kejagung melimpahkan 10 orang tersangka dan barang bukti (Tahap 2) Perkara Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis, 13 Juni 2024
Tersangka dugaan korupsi Perkara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah (Persero) Tbk Harvey Moeis diperkirakan akan masuk ke Tahap II perkara alias Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di bulan ini.
Komisi XI DPR geram belanja pemerintah selama empat tahun terakhir realitasnya lebih banyak dinikmati oleh aparatur sipil negara atau ASN ketimbang masyarakat Indonesia.
Komisi XI DPR meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mempertegas aturan main kebijakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sesuai program pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Nasdem Sulaeman L.Hamzah mengatakan bila Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah upaya mewujudkan kewajiban negara dalam melindungi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku menerima kenyataan bahwa partai berlambang Ka`bah itu tidak lolos ke parlemen imbas sejumlah gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mewanti-wanti bahaya dan dampak dari aktivitas judi online.