Kacau Uni Eropa! 5 Komoditas Asal Indonesia Ini Digugat di WTO

Kamis, 13/06/2024 20:01 WIB
Bendera Uni Eropa (Reuters/Antara)

Bendera Uni Eropa (Reuters/Antara)

Jakarta, law-justice.co - Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI membeberkan bahwa saat ini terdapat lima kasus kebijakan Indonesia yang bersinggungan dengan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan bahwa kasus pertama antara Indonesia dengan UE adalah perihal kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dari Indonesia yang `dijegal`.

"Dan kita tahu, sebetulnya ada lima kasus di WTO. Antara kita dengan European Union. Satu yang kasus nikel, itu yang diajukan oleh European Union," jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (13/6/2024).

Selain itu, Bara mengatakan kasus lainnya menyinggung perihal minyak sawit (CPO). Ada pula kasus stainless steel Indonesia di Morowali yang dikenakan bea masuk tambahan (countervailing duty).

"Setelah itu kita mengajukan empat kasus. Yang kedua itu soal CPO. Yang kemudian ketiga itu soal stainless steel. Itu yang baja yang dihasilkan oleh pabrik di Morowali yang dikenakan countervailing duty," tambahnya.

Bara mengatakan, kasus tersebut lantaran UE menuding produksi stainless steel di Indonesia itu hasil pemberian subsidi dari Pemerintah China.

"Dan dikenakan dengan namanya transnational subsidy. Yang bagi mereka itu adalah sesuatu yang salah. Padahal itu menurut ketentuan WTO itu tidak diatur sama sekali,"ungkapnya dilansir dari CNBC Indonesia.

Kasus lainnya, lanjutnya, ada pula kasus yang diajukan oleh Indonesia perihal penerapan tarif biodiesel yang masuk ke UE. Terakhir, kasus perihal kasus turunan minyak sawit yakni fatty acid yang dikenakan anti dumping duty atau pengenaan bea masuk anti dumping.

"Kemudian yang keempat itu soal biodiesel. Itu juga kita ajukan. Karena mereka menerapkan tarif mengenai biodiesel kita yang masuk ke European Union market. Yang ke lima yang terakhir itu soal fatty acid. Fatty acid itu adalah turunan by-product dari CPO. Itu dikenakan anti-dumping duty oleh EU," ujarnya.

Bara mengatakan, posisi Indonesia dilematis lantaran sejatinya Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan UE, namun di lain sisi Indonesia juga ingin menyelesaikan perlindungan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

"Ini cukup challenging ini hubungan kita dengan EU. Di satu pihak kita ingin menyelesaikan perlindungan CEPA ini. Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di lain pihak kita juga ada lima kasus yang aktif di WTO ini," tandasnya.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar