Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak melanggar hukum atas kegiatan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye Pemilu 2024.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur menegaskan bahwa sudah seharusnya seorang presiden petahana membatasi diri tampil di publik bersama kandidat capres-cawapres yang turut berkontestasi dalam Pilpres 2024.
MK menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan para menteri di sidang PHPU atau sengketa Pilpres 2024 tidak cukup meyakinkan soal maksud atau intensi penyaluran bantuan sosial oleh Presiden Jokowi untuk menguntungkan pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata secara resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pertemuannya dengan tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang sekaligus mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pihaknya berwenang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang tak sebatas pada perhitungan selisih suara.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Daniel Yusmic Foekh menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya tindakan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa membuka peluang memeriksa anggota keluarga mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sebanyak lima anggota polisi ditangkap usai diduga terlibat pesta narkoba di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi. Dia menyebut penangkapan dilakukan pada Sabtu (20/4).
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) secara resmi menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang terkait penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri.
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan bahwa kabar mantan Ketua MK Anwar Usman masih menggunakan fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh Ketua MK, Suhartoyo adala benar.