Kegagalan pemerintahan Joko Widodo dinilai semakin nyata dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan.
Komisi IV DPR RI berkomitmen memperjuangkan perbaikan lahan yang rusak akibat dari banjir yang merendam sekitar 3.427 hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.
Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Menteri Pertahanan (Menhan RI), Prabowo Subianto.
Bergulirnya pengajuan hak angket di DPR RI disinyalir akan sulit terlaksana. Kalau pun terjadi, maka sasaran tembaknya adalah pembatalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menyarankan Kejaksaan Agung melibatkan audit Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dalam membongkar kerugian lingkungan hingga Rp 271 triliun. Kerugian ini terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru.
Feri Amsari, salah satu presentator yang mendiskusikan film Dirty Vote di beberapa kampus di tanah air, mengaku akan tetap melanjutkan misinya mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya menegakkan demokrasi, meskipun beberapa kali mengalami teror.
Puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, mogok kerja karena merasa dihina miskin oleh Lurah Ancol Saud M Manik.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan memprediksi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan mengalami kemerosotan demokrasi. Keunggulan sementara pasangan ini dalam hitung cepat dan real count KPU saja, adalah buah nepotisme dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).