Tak Demokratis Lagi, Jubir: Jokowi Jalankan Sumpah Presiden & UUD 45

Senin, 26/10/2020 19:52 WIB
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman sebut Jokowi sudah jalankan sumpahnya dan UUD 1945 (Instagram @fadjroelrachman)

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman sebut Jokowi sudah jalankan sumpahnya dan UUD 1945 (Instagram @fadjroelrachman)

Jakarta, law-justice.co - Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjalankan sumpahnya untuk menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu disampaikannya untuk merespon hasil lembaga survei indikator yang menampilkan adanya penurunan dukungan terhadap demokrasi di Indonesia.

"Presiden Jokowi tegak lurus dan menegakkan sumpah presiden untuk menjalankan Demokrasi-Konstitusional UUD 1945 dan peraturan-perundangan demokratis seperti UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum," katanya kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Tren mengenai penurunan dukungan demokrasi di Indonesia ini terungkap dalam survei yang dilakukan Indikator pada 24-30 September 2020. Total responden 1.200 orang dan dipilih secara acak. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95 %. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Awalnya Indikator memberikan pertanyaan kepada responden terhadap pentingnya demokrasi dalam sistem pemerintahan. Sebanyak 62,4 responden menyatakan demokrasi masih diperlukan dalam sistem pemerintahan walaupun tidak sempurna.

"(Sebanyak) 62,4 persen menyatakan meskipun demokrasi tidak perfect tapi mereka menganggap demokrasi adalah sistem pemerintah," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam hasil survei terbaru bertajuk `Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi`, Sabtu (25/10).

Burhanuddin mengatakan tren itu menurun pada survei di bulan Februari yang saat itu berjumlah 72,9%.

"Kalau kita cek trennya memang ada penurunan. Dibanding bulan Februari baseline, saat itu 72,9 persen yang menganggap demokrasi sebagai sistem terbaik, ada penurunan dibanding bulan Februari tapi yang saya katakan masih mayoritas," katanya.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini dengan diajukan tiga pilihan. Hasilnya, ada 36 persen responden menyatakan demokrasi di Indonesia saat ini kurang.

"Menurut Ibu/Bapak apakah Indonesia saat ini menjadi demokratis atau kurang demokratis atau sama saja. Ada 36 persen yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis, proporsi yang mengatakan ini lebih besar ketimbang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis. Ada 37 persen mengatakan Indonesia tetap sama keadaannya," ujarnya.

Survei Indikator juga mengungkap pandangan masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Mayoritas responden mengatakan ada ketakutan mengeluarkan pendapat saat ini.

Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini diawali berdasarkan pertanyaan `setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat?`. Sebanyak 21,9 persen menyatakan sangat setuju dan 47,7 persen menjawab agak setuju.

Burhanuddin mengatakan masyarakat cenderung takut mengeluarkan pendapat saat ini.

"Sangat setuju 21,9 persen, yang menyatakan agak cenderung dengan pernyataan ini 47,7 persen, yang kurang setuju 22,0 persen dan yang tidak setuju sama sekali 3,6 persen," kata dia.

Burhanuddin mengatakan ini menjadi peringatan. Dia meminta pemerintah harus lebih memperhatikan suara masyarakat yang tidak pro apa pun pendapatnya.

"Ini alarming, lagi-lagi kita ingatkan, ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris, warga itu justru harus di-encourage berbicara apapun isinya, terlepas berkualitas atau tidak berkualitas apapun pendapat mereka pro atau kontra dalam demokrasi harus didapatkan tempat yang sama dengan mereka yang propemerintah," ujarnya.

"Yang menyatakan agak setuju yakni 37,9 persen, kemudian yang sangat setuju 19,8 persen, dan kurang setuju 31,8 persen. Jadi variabel kebebasan sipil belnya berbunyi, hati-hati jangan sampai kekecewaan ditimbulkan masyarakat. Karena bagaimanapun ada ekspektasi kepada Presiden Jokowi menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan," ungkap Burhanuddin

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar