Ada Aparat yang Tak Mau Komnas HAM & DPR Papua Usut Kasus Yeremias

Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) dan Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua menyatakan, ada yang tak ingin kedua pihak ini menginvestigasi kasus kekerasan dan pembunuhan di Intan Jaya.

Pernyataan itu dikatakan Komnas HAM dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua, dalam pertemuan di kantor DPR Papua, Jumat sore (16/10/2020). Seperti dilansir dari Jubi, dalam pertemuan ini, kedua pihak berdiskusi mengenai hasil investigasi masing-masing tim dalam kasus penembakan yang menewaskan Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Choirul Anam mengatakan, banyak kalangan yang berharap agar pihaknya tak bisa ke Intan Jaya, terutama ke Distrik Hitadipa.

Ia memimpin tim ke Intan Jaya, dan tim lainnya ke Nabire. Komnas HAM mengirim tim ke Nabire lantaran ada satu saksi di sana yang mesti dimintai keterangan. Katanya, pasca penembakan Pdt Yeremias Zanambani, Komnas HAM RI langsung merespons informasi itu. Hanya saja, tidak dapat langsung turun ke lokasi. Akan tetapi, terus berkomunikasi dengan keluarga korban.

“Standar pemantauan dan penyelidikan kami, sebisa mungkin ke lokasi dan berkomunikasi langsung dengan saksi kunci,” ujarnya. Menurutnya, dengan dukungan berbagai pihak Tim Komnas HAM akhirnya bisa melakukan investigasi ke Intan Jaya. Datang langsung ke lokasi kejadian di Distrik Hitadipa.

“Kami memang dapat banyak informasi dari polisi dan TNI. Akan tetapi standar Komnas HAM, mesti datang langsung ke lokasi,” ucapnya. Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa juga menyatakan hal yang sama. Ada pihak yang tak ingin timnya menginvestigasi kasus itu.

“Sama dengan Komnas HAM, banyak pihak juga yang berharap kami tidak turun [melakukan investigasi],” kata Feryana Wakerkwa. Menurutnya, dalam internal Pansus Kemanusiaan sendiri sempat terjadi perbedaan pendapat. Ada internal Pansus yang menyarankan sebaiknya tidak ke Intan Jaya dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi akhirnya pihaknya memutuskan tetap ke Intan Jaya apapun risikonya.

“Di sana kami bertemu berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan sejumlah saksi,” ujarnya. Katanya, Pansus Kemanusiaan DPR Papua awalnya meminta pemerintah daerah dan TNI-Polri memfasiltasi ke lokasi kejadian, di Distrik Hitadipa. “Akan tetapi karena [mereka menyampaikan] berbagai alasan, sehingga kami memutuskan bertemu istri almarhum, pihak keluarga dan para saksi di Sugapa,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun media dari berbagai sumber, pihak-pihak yang tidak ingin Komnas HAM dan Pansus DPR Papua turun menginvestigasi ke Intan Jaya, adalah pihak pemerintah pusat dan aparat keamanan daerah yang mendapat komando dari Panglimanya di pusat.