Pertanyakan Misi HAM ke Papua, Ketua PIF Surati PBB

Papua, law-justice.co - Langkah untuk menangani situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua belum menemukan titik terang, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk itu, pada Kamis (8/10/2020) kemarin, Ketua Forum Kepulauan Pasifik dan Perdana Menteri Tuvalu, Kausea Natano kembali menyinggungnya.

Menurut dia, sangat penting untuk kembali melakukan dialog terbuka dan konstruktif tentang situasi HAM di Papua saat ini. Hal itu, sejalan dengan keputusan pimpinan Forum Kepulauan Pasifik dalam pertemuan di Tuvalu pada tahun 2019.

Kausea Natano, Ketua Forum minggu ini melalui release persnya mengakui telah menulis surat kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Nyonya Michelle Bachelet yang meminta informasi terbaru mengenai konsultasi dengan Pemerintah Indonesia terkait undangan untuk misi ke Papua Barat.

Lebih lanjut menegaskan kembali seruan Pemimpin Forum kepada semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia kepada semua warga dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai.

Hal ini terjadi menyusul eskalasi yang terjadi baru-baru ini di tanah Papua, termasuk penembakan dan kematian pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya dalam beberapa minggu terakhir ini.

Dame Meg Taylor, Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF) menyeruhkan keprihatinan tentang pelaporan baru-baru ini dan tuduhan baru terkait pelecehan dan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, dan situasi hak asasi manusia yang sedang berlangsung di tanah Papua.

“Tanpa akses yang sesuai dari media independen, masyarakat sipil atau kelompok HAM di Papua Barat sulit memverifikasi laporan dari kelompok penentang. Namun demikian, meremehkan laporan dan rekamannya yang ada, dan saya tetap bermasalahkan dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut,” tegas Taylor.

Ia menambahkan, “Saya menyadari bahwa pandemi Covid-19 telah memfokuskan kembali perhatian kawasan dan memang seharusnya demikian. Namun bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa kita harus meniadakan upaya advokasi berkelanjutan kita pada prioritas utama Forum seperti ini.”

“Selain itu, sebagai agenda kami Blue Pacific, terus secara aktif mendukung dan terlibat dalam prioritas mendesak dalam perubahan iklim. ”

Ia juga menyatakan bahwa isu West Papua (tanah Papua) telah menjadi agenda pimpinan Pasifik sejak tahun 2000 dan melalui keterlibatannya dengan masyarakat sipil di Pasifik menjadi agenda standing Leaders pada tahun 2015.