Angka Kematian Covid-19 RI Tinggi, DPR: Sistem Kesehatan Kita Buruk

Senin, 28/09/2020 20:04 WIB
Ketua Tim Covid-19 DPR RI, Netty Prasetiyani Aher (dpr.go.id)

Ketua Tim Covid-19 DPR RI, Netty Prasetiyani Aher (dpr.go.id)

Jakarta, law-justice.co - Sistem kesehatan di Indonesia dinilai buruk dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut dilihat dari angka kematian Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dari pada dunia.

"Kita tidak akan mengalami krisis dokter, kekurangan APD, kekurangan ruang isolasi dan ICU serta tidak akan terjadi lonjakan kasus yang eksponansial setelah satu semester bergulat dengan pandemi, kalau penanganan pandemi kita bagus," ujar Ketua Tim Covid-19 DPR RI, Netty Prasetyani Aher, berdasarkan keterangan persnya kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Netty menuturkan Indonesia masih berjibaku mengantisipasi gelombang pertama, sementara negara-negara lain sudah dalam tahap mempersiapkan terjadinya gelombang kedua.

"Kurva Covid kita belum pernah melandai secara signifikan," katanya.

Netty menambahkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menahan laju pandemi langsung pada jantung persoalannya, yaitu menghentikan tingkat transmisi yang terus memunculkan klaster-klaster baru.

Harus ada upaya keras untuk memutus mata rantai penularan di perkantoran, angkutan publik, pasar dan pusat perbelanjaan, asrama sekolah atau kampus, pertemuan-pertemuan dan rumah sakit. Sebab menurutnya, saat ini perkantoran pemerintah menjadi penyumbang angka kasus paling banyak di DKI Jakarta.

"Pastikan tempat-tempat publik tersebut steril dan semua orang mematuhi protokol kesehatan. Jika perlu gunakan TNI Polri untuk menjaga ketertiban di sana," jelasnya.

Kedua, fasilitas kesehatan harus dipastikan cukup untuk menangani Covid-19, meliputi kapasitas tempat tidur isolasi, ICU, ventilator, dan SDM kesehatannya.

"Selanjutnya, meningkatkan kapasitas testing. Sangat menyedihkan bahwa kapasitas kita masih di bawah standar organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menetapkan testing per minggu adalah 1 per 1.000 penduduk," katanya.

Yang yang paling urgen, kata dia, pemerintah harus mampu memprioritaskan sumber daya anggaran, SDM, waktu, dan program pada aspek kesehatan.

"Bukankah awal September lalu presiden mengingatkan seluruh jajarannya untuk menunjukkan aura krisis dan mengutamakan aspek kesehatan daripada pemulihan ekonomi? Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau hanya dianggap angin lalu?" tuturnya Netty.

(Hendrik S\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar