Mendagri Sebut Pilkada Momentum Perang Total Lawan Covid-19

Jakarta, law-justice.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kerja keras dan bantuan dari Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta KPU, Bawaslu, Paslon, Parpol, TNI, dan Polri sehingga tahapan pengundian nomor urur pasangan calon (Paslon) di 270 daerah telah terlaksana dan secara umum, aman, tertib, dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Bahkan, ia terus mengingatkan pelaksanaan Pilkada merupakan momentum perang total lawan Covid-19.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Menko Polhukam lebih khusus tentunya kepada Kapolri, Panglima TNI, KSAD dan KPU, dan Bawaslu," ujar Tito, dilansir dari Wartaekonomi.co.id, Sabtu (26/9/2020).

Tito mengajak semua pihak tetap berkontribusi dalam menyukseskan tahapan kampanye mendatang yang akan dimulai pada Sabtu 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020 atau 71 hari ke depan.

"Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19. Untuk itu, mohon bantuan kepada jajaran Polri, TNI, KPU, Bawaslu, dan Satpol PP," katanya.

Selain itu, Mendagri tetap mendorong sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) bagi para paslon yang akan segera memasuki massa kampanye mendatang.

KPU telah membuat aturan bagi 741 paslon yang akan berkontestasi agar alat peraga yang akan dibagikan dapat mengutamakan alat-alat pelindung Covid-19, seperti masker, hand sanitizer, sabun, pelindung wajah, tempat cuci tangan, dan sarung tangan dengan mencantumkan gambar, nama atau nomor urut Paslon.

"Mohon dukungan semua pihak. Media kampanye ini diharapkan mendapatkan simpati publik tentang Pilkada ini sekaligus juga akan menjadi gerakan masif yang luar biasa untuk menekan Covid-19," jelasnya.

Lanjutnya, Pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendagri jumlah anggaran Pemda saat ini ialah KPU hampir 99%, Bawaslu sudah capai hampir 98%, dan aparat keamanan 61,90%.

Total anggaran yang terkumpul hampir sebesar Rp15 triliun. Selain itu, anggaran yang berasal dari APBN sebesar kurang lebih Rp4,2 triliun.

"Sebagian besar 60% anggaran digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya 20% untuk alat Pilkada. Kemudian 20% untuk pelindung Covid-19, itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti. Jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi," jelasnya.

Mendagri juga mengimbau agar daerah segera mempercepat transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tak hanya itu, Mendagri juga sudah melakukan rapat evaluasi dan menegur daerah-daerah yang transfer APBD-nya masih di bawah rata-rata nasional 53,18%, terutama kepada empat daerah yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh, dan Papua.

"Kami sudah melakukan tiga kali rapat untuk mempercepat selama Agustus dan September. Kami evaluasi dan baca-bacakan semua yang bagus maupun yang merah, sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antara wilayah. Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk belanja pendapatan maupun belanja di daerah," terangnya.