Palestina Sebut Urusan Al-Aqsa Bukan Urusan UEA

Jakarta, law-justice.co - Uni Emirat Arab (UAE) tidak berhak ikut campur dalam urusan Masjid Al-aqsa. Pernyataan tersebut diungkapkan pembantu Senior Presiden Palestina, Nabeel Shaath yang disampaikan setelah berada kabar jika UEA memberikan izin kepada orang Yahudi untuk melakukan ritual mereka dan mengizinkan Israel berbagi ruang di dalam Masjid Al-Aqsa.

"Bukan hak UAE untuk berbicara tentang urusan Masjid Al-aqsa yang diberkati," ujar Ajudan Presiden Palestina, Nabeel Shaath, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/9/2020).

"UAE berusaha menenangkan Amerika Serikat, tapi bukan sebagai imbalan atas tanah yang diduduki seperti yang terjadi di Sinai atau Dataran Tinggi Golan," imbuhnya.

Shaath menekankan bahwa UAE tidak berhak menafsirkan hukum internasional sesuai dengan keinginannya atau "mendekati hak-hak rakyat Palestina dan tanah suci mereka".

Sehari sebelumnya, tentara Israel dilaporkan dengan sengaja memasang pengeras suara di Masjid Al-Aqsa hingga memicu amarah dari pemerintah Palestina. Sistem pengeras suara itu memungkinkan Israel mengganggu ibadah jamaah Muslim di masjid, dengan membuat pengumuman dan instruksi kepada mereka yang berada di dalam kompleks.

Pernyataan ini disampaikan di tengah penandatanganan kesepakatan damai antara UEA dan Bahrain dengan Israel di Gedung Putih, Amerika Serikat, Selasa (15/9/2020).

Presiden Donald Trump pada pertengahan Agustus lalu mengumumkan kesepakatan damai antara UEA dan Israel. Pihak UEA beralasan kesepakatan itu merupakan unpaya untuk mencegah rencana aneksasi Tebi Barat oleh Isreal.

Namun para penentang meragukan keputusan normaliasi hubungan yang telah dimulai selama brtahun-tahun itu.

Kesepakatan damai antara kedua negara ditandai dengan kunjungan resmi pejabat Israel ke UEA dan menghadiri konferensi di negara yang sebelumnya tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut.