Soal Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Kata Erick Thohir

Jakarta, law-justice.co - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan tak semua penduduk Indonesia mendapatkan vaksin Covid-19 gratis. Sebab, kepada orang yang dinilai mampu harus membayar sendiri.

Untuk itu, kini pemerintah tengah mendekati sejumlah perusahaan farmasi dunia untuk bekerja sama memproduksi vaksin Covid-19 di luar perusahaan yang saat ini sedang melakukan uji klinis tahap III. Sejumlah perusahaan yang sedang didekati itu seperti AstraZeneca, CanSino, dan Pfizer.

"Kita terus melakukan kerja sama dengan CEPI (Coalition for Epidemic Prepareness Inovation) dan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) sehingga kita ingin memastikan kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia," kata Erick seperti dilansir dari viva.co, Senin (14/9/2020).

Untuk dua lembaga tersebut, pemerintah menggandeng institusi yang secara khusus menangani masalah pandemi dan vaksin. Menurut Erick, jenis vaksin untuk disuntikkan ke masyarakat terbagi dalam dua bagian. Ada yang secara gratis dan dibeli.

"Sudah diputuskan ada dua macam, bantuan vaksin pemerintah dan program vaksin mandiri dimana individu yang dianggap mampu harus membeli," kata dia.

Erick yang juga ketua pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini sebelumnya bilang bahwa Indonesia bakal mendapat 30 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir 2020, dan 300 juta dosis untuk tahun depan.

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama sejumlah perusahaan farmasi milik negara dengan lembaga dan perusahaan farmasi seperti Sinovac Biotech yang berasal dari China.

Sinovac, kata Erick, berkomitmen menyediakan 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini jika proses uji klinis tahap III berjalan lancar. Sementara itu, untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis untuk Indonesia.

Selain itu, Erick melaporkan bahwa PT Kimia Farma Tbk juga telah menggandeng perusahaan asal UEA, Grup 42 (G42) yang akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020, kemudian ditambah lagi sebanyak 50 juta dosis pada tahun selanjutnya.

Selain bekerja sama dengan luar negeri, Erick juga sampaikan perihal vaksin dalam negeri yakni Vaksin Merah Putih yang melibatkan lembaga Eijkman, Balitbangkes Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi negeri, serta Bio Farma.

Menurut dia, pemerintah tidak mungkin mengandalkan vaksin yang diperoleh dari luar negeri. Hal ini mengingat daya tahan vaksin yang hanya sampai enam bulan sampai dua tahun. Maka diperlukan vaksin buatan anak bangsa sekaligus menandai Indonesia mandiri dalam memproduksi vaksin.

"Saya sampaikan kepada Wapres bahwa Vaksin Merah Putih ini prioritas. Dari informasi didapatkan, insya Allah, uji klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan sehingga pada 2022 kita mulai produksi Vaksin Merah Putih," katanya.