Jokowi Harus Ubah Kabinet Sebelum Dijatuhkan, DPRD DKI Angketkan Anies

Minggu, 13/09/2020 11:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo. (pinterpolitik).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo. (pinterpolitik).

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan perombakan kabinet.

Kata dia, anggota kabinet yang ditendang adalah menteri yang tidak mau bekerja memperbaiki ekonomi, dan menteri yang mencari kesempatan mengincar kursi sang presiden di tengah jalan.

Hal itu dia ungkapkan dalam bincang-bincang santai seperti dikutip dari akun Youtube Agama Akal TV, Sabtu 12 September 2020 kemarin.

Arief Poyuono sebelumnya meneyebutkan, tidak semua menteri mati-matian bersama Jokowi menyelematkan ekonomi. Ada menteri yang menggembosi dari dalam.

Jelas Arief Poyuono, menteri yang menggembosi Jokowi itu sejalan dengan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Untuk itu kata dia, segera dilakukan reshuffle. Dan untuk Anies, fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPRD DKI Jakarta, diminta untuk mengajukan haknya. Misalnya mengajukan interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat.

DPRD Jakarta harus mencecar Anies soal penggunaan dana corona. Pemprov DKI telah mengutang Rp 12,5 triliun untuk pulihkan ekonomi. Tanyakan ke mana saja dana itu digunakan.

"Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, segera diimpeach (Anies Baswedan) kayak Bupati Jember," ujar Arief Poyuono seperti melansir rmol.id.

Menurutnya, ada agenda terselubung untuk menjatuhkan Jokowi, yaitu dengan cara menghancurkan ekonomi terutama di Jakarta. Yaitu dimulai dengan kebijakan PSBB total seperti awal pandemi.

Kalau ekonomi sudah krisis, sosial dan politik juga bisanya akan ikut. Ujungnya terjadi kriminal dan kerusuhan.

"Arahnya ke siapa, ke Jokowi kan. Ini yang paling kita takuti," sebut Arief Poyuono.

Satu lagi, lanjut Arief Poyuono, apa yang dilakukan Anies dengan memutuskan PSBB total, itu tidak izin dan tidak berkoordinasi dengan pusat.

"Makanya saya katakan tadi, pasti ini untuk menjatuhkan Jokowi. Krisis ekonomi dulu," tutup Arief Poyuono.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar