Soal Sumbar & Pancasila, Puan Sebaiknya Minta Maaf, Jika Tidak...

Jakarta, law-justice.co - Posisi PDI Perjuangan saat ini tengah berada dalam situasi yang sangat pelik di Pilkada Sumatera Barat.

Hal itu lantaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDIP.

Langkah keduanya itu disebut merupakan buntut dari pernyataan ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berharap agar Sumbar mendukung negara Pancasila.

Karena itu, PDIP disarankan menyelesaikan permasalahan Pilkada Sumbar ini secara nasional.

Demikian disampaikan pengamat politik, Hendri Satrio dalam pesan singkatnya, Minggu (6/9/2020).

“Itu pelik buat PDIP, menurut saya harus bisa disikapi PDIP secara nasional, karena orang Minang ada di seluruh Indonesia,” saran dia seperti melansir pojoksatu.com, Senin 7 September 2020.

Salah satu alasannya adalah, warga Minang tidak hanya ada di Sumatera Barat saja.

“Jangan jadi kemudian sentimennya berubah jadi sentimen nasional,” ungkapnya.

Pada dasarnya, terang pria yang akrab disapa Hensat ini, tidak terdapat kesalahan dalam pernyataan Puan terkait Sumbar dan Pancasila.

Alasannya, pernyataan Puan itu disampaikan untuk kader internal partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

“Puan sebetulnya tidak apa-apa bicara seperti kemarin. Itu di internal dan mungkin itu maksudnya untuk kader,” terangnya.

Hanya saja, sambungnya, Puan Maharani juga berstatus sebagai Ketua DPR RI.

Menurut Hensat, hal ini pula yang kemudian berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.

“Cuma beliau mengemban tugas sebagai Ketua DPR, jadi pelik masalahnya,” beber dia.

Karena itu, ia juga menyarankan Puan Maharani agar mengklarifikasi pernyataan terkait Sumbar dan Pancasila.

Lebih baik lagi, kata dia, Puan dapat meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan saat pengumuman kandidat yang diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020.

“Jadi menurut saya klarifikasi dan meminta maaf saja lebih baik. Ketimbang nanti berlarut-larut masalahnya,” pungkas Hendri.