Anggota DPR dari Papua Gebrak Meja Saat Rapat, Begini Kronologisnya

Jakarta, law-justice.co - Nama anggota DPR asal Papua Marthen Douw menjadi perbincangan publik karena aksinya mengebrak meja saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis, (27/08/2020).

Melansir cnbcindonesia, salah satu agenda rapatnya adalah membahas Progress Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia. Akan tetapi, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas sedang berhalangan hadir, sehingga diwakilkan oleh Wakil Presiden Direktur Jenpino Ngabdi. Selesai paparan, beberapa anggota komisi melakukan pendalaman serta mengajukan masukan dan pertanyaan.

Mulanya, anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan permohonan Freeport agar pembangunan smelter ini ditunda karena pandemi Covid-19. Semestinya, imbuh Andi, meski ada pandemi sudah ada progress untuk menunjukkan keseriusan Freeport membangun smelter.

"Harusnya ada progress-nya sekian persen sekian persen, pertanyaan saya, ini serius nggak Freeport membangun smelter," ucapnya saat sesi pendalaman dalam RDP.

Setelah Andi menyampaikan kritiknya, rapat kembali diambil alih oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno. Namun belum sampai diambil alih Eddy, ada interupsi dari Politikus Partai Demokrat Muhammad Nasir.

Ia pun meminta agar pimpinan sidang bisa mengatur sidang dengan baik. Karena saat rapat sesuai undangan mestinya Dirut yang hadir, bukan diwakilkan.

"Kita juga punya marwah di sini, punya martabat. Kalau orang saja tidak bisa menghargai kita, ngapain. Kalau bisa, rapat kita skors dulu supaya pimpinan bisa atur sidang dengan baik. Kita punya marwah DPR ini lembaga yang terhormat, kalau orang saja tidak bisa menghormati kita, untuk apa kita hormati," cercanya.

Ia pun menuturkan bahwa dia pernah di posisi sebagai pimpinan rapat. Apabila saat rapat ada Dirut perusahaan yang tidak hadir, maka ia akan meminta untuk pulang, sampai Dirut bisa hadir, sehingga menurutnya rapat berjalan baik.

"Tolong pimpinan hargai semua teman-teman yang ada di sini karena kami percaya pada pimpinan karena pimpinan kami pilih dan kami percaya memimpin sidang ini dengan baik," tuturnya.

Kemudian, Marthen Douw menyela dengan memberi perumpamaan "Misalnya rambutan di rumah saya dipanen tetangga saya. Marah tidak? Marah," katanya.

"Sama pula seperti Freeport dan Inalum ini pimpinan, mohon dijadwalkan (ulang). Saya sakit (hati), tolong betul, hormat pimpinan, jadwal ulang untuk hal ini," ucapnya.

Ia menyebut data kemiskinan yang paling tinggi ada di Papua. Ia tidak terima kekayaan yang dimiliki Papua tapi banyak dinikmati orang lain, sementara Papua miskin.

"Data kemiskinan yang paling miskin Papua. Pedih sungguh mati Tuhan saya pedih sakit. Saya punya rambutan kok dipanen orang itu, kan nggak boleh. Tapi tolong pimpinan, Pemerintah Daerah Papua, Papua Barat dihadirkan. Saya Papua sendiri kurang, hal-hal seperti yang perlu dibahas tapi kalau campuran begini kapan mau serius urus negeri ini," paparnya.

"Saya bicara kebenaran, di luar bilang saya non-OPM segala," sambil menggebrak meja dengan sangat keras.

"Bilang OPM saya punya hak saya bicara. Sakit saya, DPR Dewan Perwakilan, Wakilnya rakyat Papua. Indonesia, Sabang sampai Merakue, tapi sabar dulu, mau yang lain, rumah saya belum aman, baru saya keluar. Rumah saya belum aman, mau keluar saya harus aman pak," ucapnya lagi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno yang menjadi pimpinan rapat dalam RDP ini meyepakati untuk menunda rapat dengan Freeport. Komisi VII akan melakukan penjadwalan ulang dengan mengundang seluruh jajaran pimpinan Freeport dan MIND ID selaku pemegang 51% saham Freeport Indonesia.

"Kita masih ada delapan hari kerja di akhir masa persidangan pertama ini. Nanti kita jadwalkan dengan MIND ID, dengan hadirkan seluruh jajaran dari Freeport hadir lengkap Pak, dengan agenda yang komprehensif," paparnya sembari menghentikan sementara rapat