Hoaks Bakal Warnai Pilkada 2020, Ini Faktornya

Jakarta, law-justice.co - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan dihiasi hoaks atau informasi bohong dan ujaran kebencian. Bahkan, menurutnya, porsi hoaks itu diprediksi lebih besar ketimbang tahun sebelumnya.

Arief menambahkan di tengah pandemi Covid-19 justru memiliki tantangan besar menyangkut hoaks dan ujaran kebencian, karena penggunaan media massa akan mendapat porsi lebih besar dibanding Pemilu 2019.

"2019 salah satunya dipicu karena meningkatnya penggunaan media sosial. Nah, terus 2020 ada pilkada, saya membayangkan penggunaan media sosial, penggunaan media elektronik, penggunaan lembaga penyiaran, itu akan meningkat karena pertemuan fisik akan dikurangi," ujar Arief, dikutip dari Viva.co.id, Rabu (12/8/2020).

Arief mengungkapkan, pada 2019 penggunaan teknologi informasi dalam hal ini media sosial hingga televisi oleh sebagian orang digunakan dengan cara yang kurang pas. Yakni dengan menggunakan media itu untuk penyebaran hoaks, fitnah hingga black campaign.

"Nah, 2020 perkiraan saya akan meningkat, berarti ruang terjadinya hal yang sama itu makin lebar, terbuka. Karena ruang itu makin terbuka, maka keberadaan penandatanganan kesepakatan bersama ini jadi penting dan strategis," jelasnya.

Atas dasar itu, KPU mendukung Bawaslu yang menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hingga Dewan Pers untuk membuat gugus tugas pengawasan kampanye dan iklan media di pilkada serentak 2020.

"Kita tidak boleh berhenti di sini, karena media sekarang tidak berbatas. Bisa ada di mana saja, skup kecil sekalipun, ada tv lokal, ada radio komunitas, koran cetak lokal yang sebarannya hanya satu kota saja," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, masih banyak regulasi yang tidak sinkron, tidak lengkap, dan ini jadi tantangan bersama. "Mudah-mudahan situasi ruang yang berbeda di Pilkada 2020 bisa jadi contoh baik," ucapnya.