PDIP Sebut Kebijakan Penanganan Corona Pemerintah Membingungkan Rakyat

Jakarta, law-justice.co - Gaya komunikasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa pandemi Covid-19 mendapat kritikan dari Politisi PDI Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo.

Kata dia, pola komunikasi pemerintah justru tidak satu kesatuan, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Bahkan kata dia, kerap kali pejabat satu dengan pejabat lainnya menyampaikan pernyataan berbeda atas satu kasus dan mereka sama-sama mengatasnamakan pemerintah.

“Ini yang membuat masyarakat jadi bingung dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Johan seperti melansir teropongsenayan, Kamis 6 Agustus 2020.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI tersebut, seharusnya pemerintah memperhatikan kepercayaan masyarakat melalui pola komunikasi yang baik dan utamakan kekompakan.

Kata dia, sebaik apapun strategi dan pola komunikasi pemerintah dalam menangani pandemi corona tidak akan membuat masyarakat percaya kalau tidak ada satu-kesatuan.

Johan memberikan contoh konsep normal baru yang digagas pemerintah dan strategi tersebut hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Dalam pandangannya, new normal tidak hanya sekedar memakai masker dan cuci tangan, tapi memiliki ragam konsekuensi yang belum dipahami masyarakat.

“Orang tentu tidak akan mematuhi kalau dia sehari-hari memang harus keluar rumah untuk kebutuhan ekonominya,” tuturnya.

Johan menilai pola komunikasi oleh pemerintah bakal berhasil jika adaptasi dari masyarakat dan sinkronisasi yang baik antarpemerintah.

Namun, sejauh ini kata Johan kalau hal tersebut justru tidak terjadi bahkan malah timbul rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah.

“Sekarang kita tanya, masyarakat percaya enggak dengan pemerintah dalam konteks atas pandemi, di awal-awal saya malah agak aneh kalau Pak Yuri (Achmad Yurianto) yang jubir Covid-19 itu mengakui bahwa pemerintah salah dalam sebut new normal,” pungkasnya.