Gila! Ini yang Bakal Dilakukan Rocky Gerung Jika Jadi Menkumham

Jakarta, law-justice.co - Usai Presiden Joko Widodo menyampaikan niatnya akan merombak kabinet Indonesia Maju, bursa calon menteri mulai beredar.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato marah-marah di rapat kabinet, Kamis (18/6) lalu.

Ada nama Pengamat Politik, Rocky Gerung dalam beberapa hasil survei yang beredar selain nama-nama tokoh lainnya.

Survei dengan responden 216 orang tersebut diadakan oleh IDNNextLeader dan Rekat Anak Bangsa.

Dia pun akhirnya buka suara soal survei yang menyebut dia sebagai salah satu figur yang cocok menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Dia mengaku tidak menolak atau mau menjabat posisi tersebut.

"Bisa, saya mau (menjadi Menkumham)," kata Rocky menjawab pertanyaan dalam webinar `Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?` hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020.

Moderator yang memandu acara diskusi, Fristian Griec awalnya sempat menanyakan posisi apa yang Rocky inginkan.

Rokcy pun menjawab, "Ya di semua mereka dong,".

Mendengar jawaban Rocky yang sulit ditebak ini, kemudian Fristian kembali menanyakan perihal siapa mereka yang dimaksud Rocky.

"Di semua mereka siapa?" tanya Fristian mempertegas.

Dengan santainya Rocky menjawab, "Menkumham itu harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai Menkumham saya akan, keputusan pertama, adalah membubarkan kabinet," ungkapnya.

"Kok bubarin kabinet, jadi Presiden kalau begitu dong?" timpal moderator.

"Ngerti saya. Tapi di dalam negosisasi tuker tambah saya akan bilang, kasih saya kewenangan sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia, atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet. Kan mestinya begitu kalau mau extraordinary," jelas Rocky.

"Kalau linear-linear saja itu ya kita simpan saja buat penelitian public oponion," Jawab Rocky.

Hanya saja menurut dia, penentuan menteri mana yang akan dicopot dan atau dipilih oleh para penguasa oligarki.

"Semua nama itu (yang ada disurvei) nanti dicoret oleh oligarki. Mau masuk atau enggak masuk juga pada akhirnya yang menentukan adalah 5-6 orang yang ingin memastikan bahwa akumulasi kapital tidak berhenti kendati ada reshuffle," ujarnya.