Ombudsman RI

Apa Saja yang Sering Dikeluhkan Masyarakat Selama Pandemi COVID-19?

Rabu, 01/07/2020 19:31 WIB
Pemerintah Kota Bekasi menggelar rapid test Covid-19 gratis di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi sejak awal Maret lalu. Robinsar Nainggolan

Pemerintah Kota Bekasi menggelar rapid test Covid-19 gratis di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi sejak awal Maret lalu. Robinsar Nainggolan

law-justice.co - Ombudsman RI membuka data sementara tentang aduan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dari 1.604 laporan, Bantuan Sosial (Bansos) adalah yang paling banyak dikeluhkan. Diikuti oleh sektor ekonomi, transportasi, dan kesehatan.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi dalam pemaparannya, Rabu (1/7/2020) mengatakan, 83 persen (1.330) aduan adalah tentang Bansos. Jenis keluhan tentang Bansos yang diadukan misalnya terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 402 pengaduan, Program Keluarga Harapan (PKH) 41 pengaduan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 28 pengaduan, bantuan sembako 17 pengaduan, dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) 1 pengaduan.

"Dari keseluruhan pengaduan Bansos, 22,28 persen di antaranya terkait penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu atau wilayah sasaran. Kemudian 21,38 persen tentang prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas dan 20,89 persen masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar namun tidak terdaftar," ujar Suadi.

Suadi melanjutkan, posisi kedua terbanyak yang dilaporkan adalah sektor ekonomi dan keuangan, sebanyak 176 pengaduan atau 11 persen. Menyusul sektor transportasi 52 pengaduan (3 persen), Pelayanan Kesehatan 38 pengaduan (2 persen), dan sektor keamanan 8 pengaduan (1 persen).

"Di sektor ekonomi dan keuangan, sebesar 31,48 persen laporan terkait belum tersedianya informasi secara jelas mengenai kebijakan relaksasi kredit kepada masyarakat. Kemudian sebesar 24,07 persen pengaduan terkait belum adanya layanan secara jelas terkait prosedur dan mekanisme permohonan restrukturisasi kredit bagi masyarakat yang memenuhi kriteria," ucap dia.

Pada sektor pelayanan kesehatan, sebesar 16,22 persen pengaduan terkait kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip COVID-19. Kemudian 12,16 persen terkait kurangnya informasi tentang perbedaan klasifikasi pasien COVID-19 serta sebanyak 10,81 persen masyarakat melaporkan pihak rumah sakit yang kurang transparan dalam menginformasikan sakit pasien.

Sementara di bidang transportasi, sebanyak 37,2 persen pengaduan mengenai penumpang tertahan karena penutupan akses di daerah tujuan. Kemudian sebesar 18,6 persen mengadukan penghentian transportasi umum tanpa menyediakan angkutan alternatif serta 13,9 persen mengenai ketidakjelasan aturan terkait jam operasional di bandara, stasiun, dan terminal.

 

(Januardi Husin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar