LP3ES Sebut Sejak 2016 Kemunduran Demokrasi Indonesia Sudah Terasa

Jakarta, law-justice.co - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai, sejak tahun sejak 2016 Indonesia sudah berada dalam proses kemunduran demokrasi.

Bahkan menurut Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, kondisi itu semakin memburuk usai gelaran Pemilu 2019.

"Ditandai dengan konsolidasi oligarki, hilangnya oposisi, dan pelumpuhan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya seperti melansir tempo.co.id, pada Senin, 1 Juni 2020.

Kata dia, tergerusnya kebebasan sipil yang tampak jelas dalam proses revisi UU KPK pada September-Oktober 2019 menjadi salah satu indikator penting dari kemunduran demokrasi di Indonesia tersebut.

Menurut dia, proses unjuk rasa saat itu diwarnai dengan aksi teror, penyadapan atau peretasan WhatsApp terhadap akademisi yang menolak revisi UU KPK.

Bahkan tak hanya akademisi, para mahasiswa yang turun beraksi, mendapat kekerasan fisik dan yang terbaru teror pembunuhan kepada panitia dan pembicara diskusi Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM).

"Berujung sampai penembakan dua mahasiswa, yakni Randi dan Yusuf. Kemunduran terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Indonesia memasuki era reformasi politik pada 1998" ucapnya.

Dia menambahkan, data yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit`s (EIU) juga semakin memperkuat kemunduran demokrasi di Indonesia.

Kata dia, berdasarkan penelitian pada 2019, Indonesia dicatat sebagai negara dengan demokrasi yang cacat.

Dia khawatir kedepan, berbagai hal yang menunjukkan kemunduran demokrasi akan terus terjadi.

"Terlihat dari skor kebebasan sipilnya yang hanya 5.59. Indonesia berada di bawah Malaysia dan Filipina. Ada yang menyebut jika di masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sangat terobsesi dengan pembangunan infrastruktur tapi punya ketertarikan rendah terhadap ide kebebasan demokrasi," tegasnya.