Begini Cara Kritik Pemerintah Tanpa Terjerat UU ITE
Permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tidak ragu mengkritik kebijakan pemerintah diminta untuk dipahami dengan baik. Pasalnya, kritikan yang disampaikan melalui media sosial bisa saja terjerat dengan Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
LP3ES: Seharusnya DPR Panggil Jokowi Kenapa Terapkan New Normal!
Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, yang melihat pemerintah sudah kehilangan momentum memulihkan ekonomi yang dibarengi dengan penanganan Covid-19.
LP3ES: Otoriter-Diktator Makin Kuat saat Oposisi Hilang & Sipil Lemah!
"Presiden dari perilakunya tidak menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dalam pengambilan keputusan dan tindakannya. Kecendrungannya otoriter dan praktek diktator semakin kuat ketika oposisi hilang dan masyarakat sipil lemah," ujar Didik.
Sebut RI Kini seperti Negara Otoriter, LP3ES Beberkan Indikatornya
Kedua, kelompok oposisi semakin lemah. Hal ini seiring masuknya dua rival Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam struktur pemerintahan.
LP3ES: KPK Mudah Tangkap Menteri tapi Begitu Susah Ciduk Harun Masiku!
"Ini terkait ya, waktu Harun Masiku ditangkap itu, bisa dibuktikan bahwa ini orang ada kaitan dengan misalnya sekjen partai pemenang pemilu dan sebagainya dia hilang begitu saja. Apakah dia masih hidup atau sudah dihabisi? Itu kita tidak tau," pungkasnya.
LP3ES: Jokowi Bercita-Cita Kurangi Utang, Tapi Nyatanya Cuma Harapan
"Jadi dari Rp 651 triliun utangnya sekarang menjadi Rp 1.530 triliun. Jadi dalam keadaan yang ini alasannya Covid, keadaan di mana tidak ada kunjungan, tidak ada sosilisasi, maka ini menaikan semau gue," demikian Didik J Rachbini.
LP3ES: Kemunduran Demokrasi Paling Terasa di Periode Kedua Jokowi!
"Namun kemunduran paling jelas terasa pada periode kedua Jokowi," sambungnya.
LP3ES Sebut PDIP & Golkar Jadi Sasaran Amarah Publik soal UU Ciptaker
"Kita bisa lihat baik di PDIP maupun di Golkar muncul ekspresi kemarahan luar biasa," kata Tomi.
LP3ES: Paksa Pilkada saat Pendemi Bisa Jadi Ritual Bunuh Diri Massal!
"Risiko nyawa dalam jumlah besar, resiko buruknya sosialisasi karena kampanye tetap terjadi, kemudian orang tidak akan seantusias sebelum-sebelumnya, dan dia akan tidak tertarik dengan pemilu, malah ada ketakutan," ujar Wijayanto.
LP3ES: 34 Juta Orang Bakal Terpapar Corona Jika Pilkada Tetap Digelar!
"Dua tahapan ini berpotensi menjadi bom atom kasus Covid-19 di Indonesia. Jika bom atom ini meledak, maka dipastikan akan terjadi ledakan nuklir kasus Covid-19 pada akhir 2020, Natal dan tahun baru dalam duka. Kapasitas RS pasti tidak akan cukup," ujar Wijoyanto.