Ini 4 Menteri Jokowi yang Layak Diganti

Kamis, 28/05/2020 15:09 WIB
Menparekraf Wishnutama Kusubandio. (Dok. Puskomblik Kemenpar)

Menparekraf Wishnutama Kusubandio. (Dok. Puskomblik Kemenpar)

Jakarta, law-justice.co - Isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia maju Jokowi-Ma`ruf kembali mencul. Sejumlah nama menteri pun digadang-gadang akan dipecat Jokowi.

Seiring beredarnya isu pergantian tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi menilai beberapa menteri layak diganti karena terkesan berkinerja kurang maksimal menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19).

"Beberapa kementerian terlihat kedodoran dan tidak responsif ketika pandemi covid-19 terjadi. Saya kira reshuffle bukan menjadi kredo yang diharamkan," katnya seperti dikutip dari jpnn, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, reshuffle kabinet diperlukan untuk menghadapi new normal dan kelak ke arah pemulihan usai pandemi covid-19. Kata Dosen dari Universitas Indonesia (UI) ini, setidaknya ada 4 Menteri yang pantas untuk diganti.

Keempat Menetri tersebut adalah Menteri Pariwisata Wisnhutama, Menteri Tenaga Kerja Soerastri karma Trimurti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati

"Kementerian pariwisata seharusnya menjadi garda terdepan pemulihan bertahap dari new normal dengan menyiapkan pariwisata gaya baru untuk menyongsong ledakan pariwisata pasca-dibukanya PSBB," ucapnya.

Sebab menurutnya, sektor pariwisata menyangkut berbagai aspek pendukung. Seperti, usaha kerajinan, perhotelan, restoran, transportasi dan aneka jasa lain.

"Bisa menjadi katup pengaman untuk menampung korban PHK dari sektor usaha lain. Tidak usah jauh-jauh, Vietnam sudah maju beberapa langkah dari kita untuk menyongsong kebangkitan pariwisata pasca lockdown di banyak negara. Jangan mencontoh Jepang, jika kita tidak ingin dianggap sepadan," katanya.

Ari juga menyoroti kinerja kementerian tenaga kerja, yang dinilainya tidak punya perencanaan kontijensi ketika terjadi ledakan gelombang PHK.

"Alih-alih mencari alternatif pekerjaan, malah di awal selalu menggembargemborkan pelatihan online yang menurut saya sangat tidak tepat. Buruh yang di-PHK itu butuh makan dan bekerja lagi, bukan malah butuh pelatihan online," tutupnya.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar