Beda dengan yang Lain, Gubernur Bali Justru Izinkan Pendatang Mudik

Jakarta, law-justice.co - Gubernur Bali Wayan Koster mempersilakan para pendatang yang ingin mudik lebih awal karena dampak virus Corona (Covid-19).

Sikap Wayan Koster ini bertolak belakang dengan kebijakan kepala daerah lain yang justru melarang para pendatang untuk mudik.

Saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional yang dipimpin Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo, lewat video conference, Wayan Koster memohon bantuan dan fasilitasi berkenaan dengan imbauan warga yang mudik.

"Karena ada kasus di Bali ada warga luar daerah yang berprofesi sebagai tukang dan lain-lain yang jumlahnya hampir 1.000 orang yang sudah tidak ada pekerjaan dan tidak ada tempat tinggal. Sebaiknya diberikan izin untuk pulang ke daerahnya. Semuanya sudah mengantongi surat dari Gugus Tugas Provinsi Bali," kata Koster di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Senin (4/5).

Untuk Kartu Pra-kerja serta bantuan sosial, Koster harapkan di Bali bisa fleksibel dengan berbasis desa.

Di mana di Bali mempunyai desa adat dengan Satgas Gotong-royongnya yang siap bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan.

Terlebih mereka juga lebih tahu warga yang memang membutuhkan bantuan sosial, lebih paham peta di lapangan.

Koster juga memastikan untuk persediaan pangan di Bulog dan lembaga lain di desa-desa, memadai sampai 6 bulan ke depan.

Pasar tradisonal dan modern juga tetap buka dengan jam operasional yang terbatas dan menggunakan protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak, dll) dan terus pihaknya pantau.

"Pergerakan masyarakat di Bali, jika melihat di desa-desa adat karena aturannya sangat ketat pergerakannya tidak sampai 10 persen. Hanya di Kota Denpasar yang agak ramai, namun kami terus perketat agar pergerakannya semakin menurun," paparnya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo akan segera berkoordinasi terkait permintaan Koster.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak pelabuhan di Jawa Timur agar nasib para pekerja di Bali yang akan kembali ke daerahnya bisa difasilitasi dan tidak lama terkatung-katung," ujar Doni Monardo. (jpnn.com).