Asosiasi UMKM Sebut Pemberian Stimulus Masih Tebang Pilih

Rabu, 15/04/2020 21:14 WIB
Industri UMKM (Foto:Jabarekspressonline)

Industri UMKM (Foto:Jabarekspressonline)

Jakarta, law-justice.co - Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah dalam memberiikan stimulus masih belum merata alias tebang pilih.

Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan selama ini bantuan dari pemerintah hanya menyasar ke industri ultra mikro saja.

“Selain stimulus, kelompok yang dapat bansos juga juga hanya yang ultra mikro. Sementara yang mikro, kecil dan menengah nggak kebagian kebijakan,” kata Ikhsan, Rabu(15/4/2020).

Selain itu, menurutnya, masih ada tebang pilih dalam pemberian kebijakan insentif tersebut. Dia mencontohkan seperti program pembebasan bayar listrik hanya usaha mikro saja yang bisa mendapatkannya, sedangkan usaha berskala menengah dan kecil tidak kena sasaran.

Adapun, menurutnya yang terdampak Covid-19 sebetulnya tak hanya industri ultra mikro saja melainkan semua yang tergolong UMKM.

“Seperti Malaysia misalnya yang berikan diskon pembayaran listrik untuk semua orang 50 persen. Negara hadir ditengah perintah PSBB, konkrit,” katanya.

Adapun pada hari ini, Presiden Joko Widodo meminta percepatan relaksasi kredit bagi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di tengah masa pandemi virus Corona (Covid-19). Selain itu dia juga meminta skema pembiayaan baru bagi para pelaku usaha tersebut.

Jokowi menjabarkan proses dan mekanisme relaksasi kredit terhadap UMKM dapat berupa subsidi bunga hingga penundaan pembayaran pokok. Selain itu dia juga meminta pemberian tambahan kredit modal kerja apabila diperlukan dalam proses restrukturisasi.

Terkait skema baru pembiayaan, Presiden meminta pengajuan yang lebih mudah untuk daerah-daerah terdampak.

Jokowi juga secara tegas meminta jajarannya untuk selalu memberikan peluang kepada UMKM terus berproduksi, utamamya terkait sektor pertanian, rumah tangga, warung tradisional, dan makanan. Hal ini tentu dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ketat.

RI1 juga meminta UMKM masuk dalam skema bantuan sosial yang dirancang pemerintah, terutama terkait dengan paket sembako.(Bisnis Indonesia)

(Tim Liputan News\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar