WHO Beri Bantuan untuk Lawan Corona, Korea Utara Berbohong?

Kamis, 02/04/2020 16:29 WIB
Pemimpin Tertinggi Kota Utara, Kim Jong Un (Sindo News)

Pemimpin Tertinggi Kota Utara, Kim Jong Un (Sindo News)

Jakarta, law-justice.co - Korea Utara masih mengklaim negaranya bebas dari kasus virus corona atau Covid-19. Meski demikian, ternyata negara yang dipimpin Kim Jong-un mendapat dana bantuan ratusan ribu dolar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melawan virus mematikan tersebut.

Dana Tanggap Darurat Pusat PBB (CERF) akan mengalokasikan USD900.000 kepada WHO untuk bekerja dalam membantu Korea Utara menanggapi potensi wabah virus Covid-19, situs web organisasi menunjukkan hari Rabu (1/4/2020).

"Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memberikan bantuan kesehatan yang menyelamatkan jiwa tepat waktu di negara-negara prioritas untuk menahan wabah global virus Covid-19," kata situs web PBB, dilansir NK News, Kamis (2/4/2020).

"Proyek WHO ini berfokus pada 8 pilar Rencana Kesiapsiagaan dan Respons WHO," kata situs web itu, merujuk pada rencana termasuk "koordinasi dan pemantauan tingkat negara," "komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat," dan "pengawasan, tim respons cepat , dan investigasi kasus. "

Rencana itu juga bertujuan untuk membantu negara-negara anggota dengan "pencegahan dan pengendalian infeksi," "manajemen kasus," dan "dukungan operasional."

Dana akan digunakan untuk fokus pada "negara-negara dengan kasus impor atau yang berisiko tinggi dari kasus impor dan memiliki kapasitas respon operasional yang terbatas," tambah situs web tersebut.

Korea Utara secara resmi mengklaim tidak memiliki kasus virus Covid-19 di dalam wilayahnya, dan secara efektif telah menutup perbatasannya dan mengakhiri semua perjalanan dalam dan luar negeri dalam upaya untuk mencegah wabah.

Meskipun demikian, WHO awal pekan ini mendaftarkan DPRK sebagai "Risiko Tinggi Kasus Impor" dan menyebut negara itu sebagai salah satu negara yang paling tidak siap untuk wabah.

Alokasi dana yang dipublikasikan minggu ini dilaporkan dirilis pada 27 Februari, sekitar waktu yang sama ketika beberapa organisasi internasional dan LSM memenangkan pembebasan sanksi yang memungkinkan mereka untuk mengirimkan medis yang berhubungan dengan virus ke dalam DPRK.

Sebagian dari kargo itu sekarang dilaporkan telah mencapai Korea Utara.(wartaekonomi)

 

(Gisella Putri\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar