Meski Belum Ada UU-nya, Ibu Kota Baru Tetap Dibangun Mulai Oktober

Jakarta, law-justice.co - Meskipun Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara baru berbentuk draf dan belum diserahkan ke DPR, pemerintah sudah melakukan persiapan matang.

Direktur Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga, optimistis pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur akan dimulai akhir tahun ini.

"Sesuai jadwal Kementerian PUPR, groundbreaking dimulai tepatnya pada akhir Semester II atau tepatnya Oktober 2020 mendatang," katanya Kamis (12/3/2020).

Ia bilang begitu karena desainnya sudah jadi dan bisa diserahkan ke Presiden pada Mei-Juni 2020. "Finalisasi desain kita targetkan selesai bulan Mei atau Juni untuk disampaikan ke presiden, urban desainnya," kata Danis dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebulan kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan. Proses pengadaan akan berlangsung sampai September 2020.

Pada tahap awal ini, yang akan dibangun, yaitu jalan akses ke ibukota baru. Setelah beres, dibuat bendungan dan drainase. Soal dana, ia menyebutkan, pembangunan tahap awal ibu kota baru tak akan memakan biaya besar, yakni sekitar Rp 200 miliar-300 miliar.

Diperkirakan pada 2024 sudah kelar pembangunannya dan ibukota pun direncanakan resmi berpindah dari Jakarta ke ibukota yang baru.

Untuk membangun kota tersebut, Kementerian PUPR membutuhkan lahan seluas lebih dari 300.000 hektare. Tanah seluas itu akan terbagi dalam tiga zona. Kawasan ibukota negara membutuhkan lahan 56.180 hekare. Kemudian kawasan inti pusat dalam ibu kota baru ini 5.644 hektare.

Pemerintah juga memperkirakan bahwa ibukota ini bakal berkembang luas. Sehingga disiapkan lahan perluasan 256.000 hektare.

"Kami juga memerlukan rencana pengembangan jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk menghubungkan ibu kota baru dengan masing-masing ibu kota provinsi," tutur Danis.(teropongsenayan)