Ridwan Kamil Sebut Pemerintah Pusat Tak Adil ke Pemprov Jabar Soal Ini

Bandung, law-justice.co - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan keluhan terekait rasa ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhdap Jawa Barat. Dia menilai ada ketidakadilan dalam realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Jawa Barat.

Jabar sebelumnya mengusulkan 21 daerah di Jabar untuk dimekarkan, seperti Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat. Namun, belum ada progres yang menggembirakan.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 `Rempug Jukung Sauyunan Pikeun Ngawujudkeun Jabar Juara Lahir Batin`.

"Ada masalah ketidakadilan yang kami alami secara sosial politik yang domainnya ada di kewenangan dan dukungan dari para anggota dewan yang terhormat, khususnya tentang pemekaran daerah," ungkap Ridwan Kamil, Kamis (13/2/2020).

Emil mengungkapkan ketidakadilan itu mulai dari kondisi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan populasi warga Jawa Barat dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kita dengan penduduk hampir 50 juta, tapi hanya diurus oleh 27 kepala daerah, kita lihat Jawa Timur 38 juta diurus oleh 38 kepala daerah, bahkan Jawa Tengah yang jauh lebih kecil 34 juta diurus oleh enam daerah lebih banyak dari Jawa Barat," terangnya.

Bahkan, mantan Wali Kota Bandung ini menilai kondisi Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapat hak berbeda dibanding Jawa Barat.

"Kalikan jumlah anggota dewannya, berarti atensi per individu masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih diberi atensi oleh negara ketimbang Jawa Barat," katanya.

Lebih lanjut, alokasi dana untuk Jawa Barat juga tidak seimbang dengan beban 50 juta warga yang dikelola 27 kabupaten/kota.

"Kalau kita lihat ini adalah dana-dana dari APBN transfer menggabungkan angka-angka yang masuk ke seluruh daerah karena daerahnya hanya 27, maka dana APBN-nya hanya Rp48 triliun, tapi karena Jawa Timur diurus 38 daerah, maka dana transfernya berbeda Rp6 triliun setiap tahun, itulah yang kami maksud ada ketidakadilan dari sisi fiskal yang harus kita fikirkan," papar Emil.

Emil berharap ketidakadilan yang dialami Jawa Barat bisa jadi atensi dan diperjuangkan para wakil rakyat di tingkat pusat.

"Sehingga selama lima tahun nanti kita tidak ada gap yang terlalu besar, padahal kita ini 20 persennya Indonesia, kalau sudah urusan pilpres, pileg, kita paling diperebutkan suaranya, tapi kalau dari sisi kebermanfaatan yang dirasakan, kejomplangan itu masih terasa. Mohon diingat-ingat betapa rakyat Jawa Barat masih jauh dari yang kita harapkan," tandasnya. (wartaekonomi)