Lieus Shungkarisma: Kepala BPIP Membuat Pemerintahan Jokowi Anti Islam

Kamis, 13/02/2020 11:14 WIB
Presiden Joko Widodo menyalami Kepala BPIP Yudian Wahyudi usai dilantik(KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)

Presiden Joko Widodo menyalami Kepala BPIP Yudian Wahyudi usai dilantik(KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)

Jakarta, law-justice.co - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma mengecam keras Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi usai melontarkan pernyataan kontroversial.

Sebelumnya mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga tersebut yang menyebut agama adalah musuh terbesar Pancasila.

Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan sosok Kepala BPIP yang memiliki pandangan teduh.

Selain itu, juga memiliki konsep yang jelas demi membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

“Bukan malah melontarkan pernyataan kontroversial yang justru membuat gaduh di masyarakat,” kecamnya, Rabu (12/2/2020).

Akibat pernyataan kontroversial dimaksud, Yudian malah menempatkan pemerintahan Jokowi dalam posisi yang cukup berbahaya.

“Muncul kesan pemerintahaan Presiden Jokowi menjadi anti agama, khususnya Islam,” katanya.

Pernyataan Yudian itu, sambungnya, tidak saja mengingkari sejarah lahirnya Pancasila, tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Sejak dulu kita sudah diajari untuk tidak membenturkan Agama dengan Pancasila. Sebab Pancasila itu lahir dari rahim dan atas
kesepakatan para pemeluk agama-agama di Indonesia,” tegasnya.

Karena itu, Lieus mengaku setuju jika Presiden Jokowi memecat Yudian sebagai Kepala BPIP.

Jika Jokowi tidak memecat Yudian, lanjutnya, maka BPIP dipastikan bisa kesulitan mendapat kepercayaan dari rakyat.

“Kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana, maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Sekjen MUI Anwar Abbas mengatakan jika Prof Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP benar berpikiran seperti yang dimaksudnya maka Presiden Jokowi harus memecatnya.

“Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” tegas Anwar Abbas, Rabu (12/2).

Jika Jokowi tidak memecat Yudian, lanjutnya, maka BPIP dipastikan bisa kesulitan mendapat kepercayaan dari rakyat.

“Kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana, maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat,” katanya.

Abbas menilai, pernyataan Yudian memang cacat logika. Pasalnya, sebagai dasar negara, Pancasila sudah seharusnya mengakomodir pesan-pesan dan nilai agama yang ada di Indonesia.

“Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang?”

“Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar,” ujar Ketua PP Muhammadiyah itu.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar