Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg, Fadli Zon: Pemerintah Jokowi Gak Pakai Otak

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengecam rencana Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut subsidi elpiji 3 kilogram (kg) pada pertengahan tahun ini.

Bahkan kata dia, rencana pemerintah yang semakin menyengsarakan rakyat itu dibuat tidak menggunakan otak.

Dia mendesak agar rencana ini harus dihentikan, jangan sampai elpiji 3 kg naik, karena pasti akan bergerak memicu kenaikan-kenaikan yang lain.

"Itu jelas menyengsarakan rakyat dan itu mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombal ketika pemilu," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020 seperti melansir tagar.id.

Fadli menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan rencana tersebut. Menurutnya jika elpiji naik otomatis akan memicu naiknya harga-harga yang lain.

"Harus dihentikan, jangan sampai elpiji 3 kg naik, karena pasti akan bergerak memicu kenaikan-kenaikan yang lain. Jadi seharusnya itu ditinjau ulang, kalau itu harus disubsidi," ujar anggota komisi I itu.

Lebih lanjut, Fadli meminta pemerintah berpikir cerdas untuk mencari solusi terbaik dalam mengendalikan harga. Sebab subsidi merupakan hak yang mesti diberikan kepada rakyat.

"Subsidi adalah bagian dari hak rakyat jadi pemerintah harus kreatif dan cerdas dalam mencari solusi bukan mencabut subsidi," ucap dia.

Eks wakil ketua DPR ini juga mengungkapkan pemerintah tidak perlu menggunakan pikirannya jika selalu menaikkan harga sebagai solusi. Cara-cara seperti itu, kata Fadli merupakan strategi primitif.

"Kalau cuma menaikkan harga (gas 3 kg) doang mah itu (pemerintah) nggak usah pakai otak. Saya kira itu cara yang paling primitif. Nggak usah sekolah kalau cuma menaikkan harga," ujarnya.

Namun, pemerintah juga akan menjalankan sistem subsidi tertutup. Yakni mendata warga yang seharusnya menerima subsidi dan akan diberikan kompensasi berupa uang.

Kendati demikian, Fadli mengaku tidak optimis dengan rencana pemerintah akan memberikan kompensasi. Pasalnya, selama ini Fadli sudah sering mengamati pemerintah tidak pernah merealisasikan kompensasi yang dijanjikan.

"Dari dulu kan janji-janjinya seperti itu tapi kenyataannya tidak terlaksana. Itu hanya sekadar pemanis saja, rakyat yang menjadi korban. Harga-harga menjadi naik," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penghentian subsidi pada harga elpiji 3 kg mulai semester II tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan memulai program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu.

Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan ini adalah upaya pemerintah menyalurkan energi tepat sasaran. Masyarakat yang dianggap tidak berhak mendapat subsidi harus membeli pada harga pasar.

"Kami sedang lakukan persiapan bagaimana berikan subsidi langsung ke masyarakat, mudah-mudahan pertengahan tahun bisa diterapkan," ujar Djoko di Kantor Ditjen Migas, Selasa, 14 Januari 2020.