PKS Sebut Luhut Tak Punya Etika!

Jakarta, law-justice.co - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritiki aksi Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menjadikan kantor Kementerian sebagai tempat pertemuan tokoh-tokoh Partai Golkar.

Dilansir dari Wartaekonomi.co.id, menurut Mardani, seharusnya kantor pemerintahan tidak boleh digu akan sebagai tempay urusan politik.

“Yang pertama tentu menyayangkan dan sedih. Kementerian itu harus menjadi lembaga negara yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sambungnya, ia menegaskan kantor pemerintahan harus steril dan bebas dari segala urusan politik praktis. Menurut dia, Luhut telah mencederai etika.

“Walaupun menterinya dari partai politik, dia tetap harus punya etika. Tidak boleh pertemuan apa, kita cuma mikir kan, ya kan cuma lima menit. Bukan lima menitnya. Anda sudah mencederai etika itu,” tukasnya.

Diketahui, di Kantor Kementerian Menko Maritima ada pertemuan antartokoh Partai Golkar di itu berujung pada konpers ihwal mundurnya Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet sebagai calon Ketua Umum Partau Golkar. Adapun yang hadir, yakni Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, politisi Abu Rizal Bakrie dan Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga tokoh Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

Politisi Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) secara resmi menyatakan pamit atau keluar dari pencalonan Ketua Umum Golkar. Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan serta pesaingnya Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Maritim, Selasa (3/12).