Soal Tudingan 3 Menteri Tekan DPD Golkar, Airlangga: Kok Didengar

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tak peduli dengan pernyataan loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet), Syamsul Rizal yang menyebut adanya tiga menteri Presiden Joko Widodo yang menekan DPD untuk memilihnya kembali sebagai Ketum Golkar.

Dilansir dari Detik.com, menurut Airlangga, tudingan tersebut tak perlu didengar.

"Syamsul Rizal kok didengar," ujar Airlangga di The Ritz Carlton Hotel Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Saat ditanya apakah benar tudingan yang dilayangkan oleh loyalis Bamsoet itu, Airlangga tidak menanggapi lebih jauh. Menurutnya dukungan yang diperolehnya itu adalah urusan internal partai.

"Itu kan semua urusan internal Golkar itu," kata Menko Perekonomian itu.

Airlangga mengatakan pemilihan ketua umum Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) nanti bukanlah sebuah pertarungan. Dia juga meyakini dukungan yang diberikan oleh kader Golkar di daerah kepadanya sudah cukup besar.

"Nggak ada pertarungan, yang ada pemilihan. Insyaallah, kan dukungan daerah juga sudah juga cukup besar," ucap Airlangga.

Diketahui, loyalis Bamsoet, Syamsul Rizal, menyebut adanya tiga menteri Jokowi yang campur tangan dalam pemilihan ketum partainya. Syamsul mengatakan 3 menteri tersebut menekan DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai ketum.

"DPD 1 dan DPD 2, ditekan, bahkan tolong dicatat, ada indikasi kuat Pak Jokowi juga nggak tahu, tapi ada beberapa pembantu Jokowi dijadikan alat juga untuk tekan DPD-DPD, DPD I, melalui kepala-kepala daerahnya. Dan saya pastikan itu Pak Jokowi tidak tahu. Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencampuri urusan Golkar. Lha wong Pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga," kata Syamsul di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (27/11).

Menurut Syamsul, tiga menteri Jokowi itu menelepon langsung ke para Ketua DPD I Golkar di daerah untuk memilih dan berpihak kepada Airlangga. Namun, dia meyakini Jokowi tak tahu menahu perihal itu.

"Yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno, Mensesneg. Nah ini kalau begini, kalau Golkar pecah, kasihan Pak Jokowi nggak tahu persoalan tapi dianggap bagian dari itu, PDIP juga. Jadi tidak elok lah kalau kemudian membawa nama Presiden," sebut Syamsul.